KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, mengusulkan agar Polri menghapus kebijakan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara berkala dan menggantinya dengan SIM seumur hidup.
Ia berpendapat bahwa proses perpanjangan saat ini lebih cenderung menjadi sumber pendapatan bagi pihak tertentu daripada memastikan keberadaan dan kompetensi pemegang SIM.
Selain itu, Sarifuddin juga mengusulkan agar pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) hanya perlu dilakukan sekali seumur hidup.
Menurutnya, perpanjangan setiap lima tahun justru membebani masyarakat dan lebih menguntungkan vendor tertentu.
“Perpanjangan SIM, STNK, dan TNKB seharusnya cukup dilakukan sekali saja seumur hidup. Proses ini hanya menambah beban masyarakat, sementara keuntungannya dirasakan oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Sarifuddin dalam Rapat Kerja dengan Kakorlantas Polri pada Rabu (4/12/2024).
Sarifuddin juga menyoroti kendala yang masih dihadapi masyarakat, meskipun layanan perpanjangan SIM dan STNK sudah dapat dilakukan secara daring.
Masalah seperti koneksi internet yang tidak stabil, data yang tidak cocok, verifikasi dokumen yang sulit, hingga gangguan sistem sering menjadi hambatan.
Sementara itu, proses perpanjangan langsung (offline) dinilai memakan waktu dan biaya yang cukup besar.
Sebagai solusi, Sarifuddin mengusulkan penerapan sistem penalti bagi pelanggar lalu lintas.
Jika perpanjangan SIM dihapuskan, pelanggaran dapat ditandai dengan melubangi SIM. “Jika pengemudi melakukan pelanggaran hingga tiga kali, maka SIM-nya bisa langsung dicabut,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa usulan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sambil memastikan penegakan hukum di sektor lalu lintas tetap berjalan dengan efektif.- ***
