KITAINDONESIASATU.COM – Sebenarnya apa itu darurat militer yang terjadi di Korea Selatan dan apa dampaknya bagi masyarakat sipil? Simak penjelasannya.
Tadi malam Presiden Korea Selatan mengumumkan darurat militer menyusul pesawat China-Rusia melintas di kawasan mereka pada Selasa, 3 Desember 2024.
Dikutip dari Al Jazeera, pengumuman darurat militer tersebut dilakukan dengan alasan pihak oposisi dalam hal kegiatan anti-negara.
Pengumuman darurat militer ini dilakukan pada dini hari melalui televisi, Presiden Yoon mengatakan akan membangun kembali negara melalui darurat militer.
BACA JUGA : Korea Selatan Umumkan Darurat Militer di Tengah Ketegangan dengan Korut, China, dan Rusia
Lantas apa itu Darurat Militer?
Dilansir dari Kamus Merriam Webster, Darurat militer adalah situasi di mana hukum yang diterapkan oleh otoritas militer menggantikan hukum sipil, biasanya diberlakukan ketika pemerintah menganggap penegak hukum sipil tidak mampu menjaga keamanan publik.
Namun, pemberlakuan darurat militer dapat membawa dampak besar bagi masyarakat, seperti:
Pelanggaran HAM: Banyak orang, termasuk rakyat biasa dan pembela HAM, dapat ditangkap, disiksa, atau dibunuh tanpa proses hukum, seperti yang terjadi di Filipina.
Pembatasan Akses: Wilayah yang diberlakukan darurat militer, seperti Aceh, sering kali tertutup bagi media, organisasi internasional, dan pihak luar. Hal ini memperburuk kondisi masyarakat, seperti kelangkaan kebutuhan dasar.
Pembatasan Bantuan: Pemerintah membatasi distribusi bantuan, seperti di Aceh, di mana hanya lembaga pemerintah yang diizinkan menyalurkan bantuan.
Revisi Sejarah: Sejarah sering ditulis ulang untuk membenarkan tindakan selama darurat militer, sehingga pihak bersalah tidak dihukum.
Tidak Ada Keadilan: Kejahatan selama darurat militer sering tidak diproses hukum karena kurangnya bukti atau dokumentasi, sehingga korban tidak mendapat keadilan.
Darurat militer bukan hanya persoalan politik, tetapi berdampak luas pada masyarakat. Segala bentuk pembatasan, termasuk aksi buruh dan mogok kerja, menunjukkan perlunya pencabutan status ini secepat mungkin untuk mencegah kerugian lebih besar.
