KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, memberikan apresiasi atas ketegasan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mencopot seorang direktur dan 10 pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).
Langkah tersebut diambil karena mereka terbukti terlibat dalam kasus pengadaan pupuk palsu yang merugikan petani.
“Saya apresiasi komitmen Mentan membersihkan lembaganya dari ASN yang terlibat pengadaan pupuk palsu. Kalau perlu seret mereka ke penegak hukum, karena sudah menipu petani,” tegas Rajiv dalam, seperti ditulis Parlementaria pada Minggu (1/12/2024).
Rajiv memuji komitmen Mentan dalam membersihkan institusi dari aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat, bahkan menyarankan agar mereka diproses secara hukum.
Menurutnya, tindakan tersebut penting untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang telah menipu petani.
Ia mengungkapkan keterkejutannya terhadap kandungan pupuk NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium) yang diproduksi oleh empat perusahaan pemenang tender. Pupuk tersebut diketahui memiliki kandungan di bawah standar minimum 15 persen, bahkan beberapa produk tidak mengandung NPK sama sekali.
Rajiv mempertanyakan bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut bisa lolos dalam proses lelang pengadaan pupuk. Ia menilai Kementan seharusnya melakukan pemeriksaan ketat sebelum menetapkan pemenang tender, termasuk mengunjungi pabrik dan melakukan uji mutu produk secara acak.
Selain itu, Rajiv mendesak Kementan untuk menindak tegas mafia pupuk palsu. Ia menilai langkah mem-blacklist perusahaan nakal dan memproses perusahaan yang tidak memenuhi spesifikasi saja tidak cukup. Menurutnya, audit menyeluruh terhadap pengadaan pupuk melalui sistem e-katalog atau penunjukan langsung (PL) juga diperlukan.
Rajiv menekankan pentingnya menangkap mafia pupuk untuk melindungi petani dari kerugian akibat pupuk berkualitas rendah. Tindakan ini, menurutnya, juga mendukung program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
