KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menegaskan pentingnya netralitas dan keamanan aparat penegak hukum (APH) selama pelaksanaan Pilkada, khususnya di Jawa Timur.
Ia memberikan arahan tegas kepada jajaran Polda Jatim agar menjalankan tugas secara profesional dan tidak terlibat dalam kepentingan politik.
Pernyataan ini disampaikannya usai menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Markas Polda Jawa Timur di Sidoarjo. Demikian ditulis Parlementaria pada Sabtu, 23 November 2024.
“Kami menekankan kepada Kapolda Jatim bahwa Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga harus menjaga netralitas. Sebagai institusi besar dengan lebih dari 400.000 anggota dan keluarganya, potensi pengaruh politik memang ada. Namun, tugas utama Polri adalah memastikan keamanan dan ketertiban selama Pilkada berlangsung,” kata Rikwanto.
Kapolda Jatim, Imam Sugianto, menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan komitmen Polda Jatim untuk melaksanakan tugas secara profesional.
Ia mengapresiasi dedikasi seluruh jajaran yang fokus menjaga netralitas demi mewujudkan Pilkada yang damai dan bebas konflik.
“Dengan langkah-langkah proaktif ini, diharapkan masyarakat dapat percaya pada upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam menciptakan Pilkada yang kondusif,” tambah Rikwanto, yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar.
Polda Jawa Timur telah mengidentifikasi tujuh daerah rawan konflik berdasarkan survei Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP).
Kabupaten Sampang memiliki skor tertinggi 10,64, diikuti oleh Lumajang (10,5), Situbondo (10,12), Bangkalan (9,96), Pamekasan (9,88), Lamongan (9,74), dan Sumenep (9,7).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto sebelumnya telah meninjau kesiapan pengamanan Pilkada serentak di Jawa Timur pada Selasa (19/11/2024). Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan personel yang akan bertugas di TPS-TPS seluruh Jawa Timur.
Langkah ini merupakan bagian dari persiapan Operasi Mantap Praja, yang menekankan semangat persatuan dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan selama Pilkada.
Dengan persiapan matang ini, diharapkan suasana kondusif dapat terwujud, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi semakin meningkat.- ***
