KITAINDONESIASATU.COM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) membahas evaluasi program triwulan ketiga tahun 2024 dan rencana strategis 2025.
Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menyoroti peran penting BIG dalam menyelesaikan konflik tata ruang di tingkat kabupaten dan provinsi.
Ia menilai, konflik ini sering menghambat iklim investasi di berbagai wilayah.
“Banyak kabupaten belum mencapai kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terkait alokasi tata ruang untuk industri dan pertanian. Akibatnya, terjadi tumpang tindih yang membuat investor enggan berinvestasi hingga akhirnya memilih mundur. Kehadiran geospasial sangat penting untuk menyediakan data yang lebih lengkap,” ujar Rokhmat dalam RDP di Gedung DPR RI, Jakarta, seperi ditulis Parlementaria Rabu, 20 November 2024.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menyoroti pentingnya transparansi data potensi sumber daya geotermal dan peran BIG dalam mitigasi bencana.
Menurutnya, data sumber daya seperti minerba, minyak, dan potensi geothermal harus dibuka secara terbuka untuk mendukung transisi energi baru terbarukan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Rokhmat menyarankan penambahan anggaran untuk memperkuat kinerja BIG, termasuk pembukaan perwakilan di berbagai provinsi.
Selain itu, ia mempertanyakan target penyelesaian kebijakan satu peta dan satu data di Indonesia.
“Kami sangat membutuhkan kebijakan ini untuk mendukung pemetaan investasi yang lebih baik. Semoga BIG dapat membantu mengatasi berbagai tantangan pemerintah,” pungkasnya.- ***
Respon (1)