KITAINDONESIASATU.COM – Jakarta, 19 November 2026 — Organisasi Masyarakat Nasional Independen NARAYA menyampaikan apresiasi atas komitmen Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Pernyataan kesediaannya untuk mengundurkan diri apabila target tersebut tidak tercapai dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban politik yang patut dicermati sekaligus diuji melalui pembuktian nyata.
Ketua Umum NARAYA, KRAy Intan Dewi Rumbinang, S.E., S.H., M.H., CPLA, menilai bahwa komitmen tersebut merupakan momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, khususnya dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Keberanian mempertaruhkan jabatan bukan sekadar pernyataan politik. Itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana komitmen tersebut diwujudkan menjadi keputusan dan hasil nyata. Rakyat berhak menagih setiap janji yang disampaikan oleh pejabat publik,” tegas Intan.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu membangun narasi dan menyampaikan komitmen, tetapi juga memiliki keberanian politik untuk mengambil keputusan strategis demi kepentingan bangsa. RUU Perampasan Aset telah terlalu lama menjadi tuntutan publik sehingga pembahasannya tidak boleh terus terhambat oleh tarik-menarik kepentingan politik.
Intan menegaskan, NARAYA mendukung upaya percepatan pembahasan RUU tersebut, tetapi dukungan itu tidak berarti memberikan ruang bagi siapa pun untuk bekerja tanpa pengawasan.
“Apresiasi harus berjalan beriringan dengan pengawasan. Kami mendukung keberanian politik yang ditunjukkan, tetapi tetap menuntut transparansi, konsistensi, dan penyelesaian sesuai komitmen. Jangan sampai pemberantasan korupsi hanya menjadi komoditas pernyataan politik, sementara ketika tiba waktunya mengambil keputusan, keberanian itu justru menghilang,” lanjutnya.
Senada dengan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal NARAYA, Muhammad Afgan Ababil, S.H., menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan instrumen penting untuk memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi. Menurutnya, penegakan hukum tidak seharusnya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus mampu menelusuri dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.
“Negara tidak boleh terus-menerus kalah dari praktik korupsi. Jangan sampai pelakunya dihukum, tetapi kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tetap dapat dinikmati. Kita membutuhkan regulasi yang mampu memperkuat pemulihan aset negara sekaligus memastikan hasil kejahatan tidak menjadi keuntungan bagi para pelakunya,” ujar Afgan.
Ia juga mengingatkan bahwa proses legislasi harus mengedepankan kepentingan publik, bukan menjadi ruang kompromi politik yang justru melemahkan tujuan utama pemberantasan korupsi. Di sisi lain, substansi undang-undang harus tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta mekanisme pengawasan yang mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Sementara itu, Bendahara Umum NARAYA, Teuku Ilham Syah, S.E., menyoroti pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset dari perspektif pemulihan kerugian negara dan keadilan ekonomi.
“Setiap rupiah kekayaan negara yang hilang akibat korupsi pada hakikatnya merupakan hak masyarakat yang dirampas. Karena itu, pengembalian aset bukan semata-mata persoalan penegakan hukum, melainkan juga bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan kekayaan publik kembali memberikan manfaat bagi rakyat,” ungkap Ilham.
Menurutnya, keberadaan regulasi yang kuat akan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan kepentingan negara.
Di tingkat kelembagaan, NARAYA memandang bahwa komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur parlemen. Keberhasilan legislasi tidak dapat dibebankan kepada satu orang, melainkan membutuhkan keseriusan, konsistensi, dan dukungan politik dari seluruh fraksi serta pemangku kepentingan terkait.
Wakil Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal NARAYA turut menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawal proses legislasi secara kritis dan konstruktif. Pengawasan publik diperlukan agar percepatan pembahasan tidak mengorbankan kualitas substansi maupun prinsip-prinsip negara hukum.
Menutup pernyataannya, Ketua Umum NARAYA, Intan Dewi Rumbinang, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan terus mengawal komitmen tersebut hingga menghasilkan keputusan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling lantang menyampaikan janji, tetapi siapa yang berani mengambil tanggung jawab dan menuntaskan pekerjaannya. Janji politik harus ditagih, komitmen harus diuji, dan ketika benar-benar dituntaskan, keberhasilan itu harus diakui secara objektif. Inilah politik yang dibutuhkan Indonesia: keberanian, tanggung jawab, dan pembuktian,” pungkasnya.
NARAYA menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, memperkuat agenda pemberantasan korupsi, serta mengawal terwujudnya pemerintahan dan lembaga negara yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
(BiiHann^^)






