KITAINDONESIASATU.COM – Penyelidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus bergulir. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat tinggi kementerian, yakni Direktur Jenderal (Dirjen) untuk diperiksa sebagai saksi.
Dua pejabat yang diperiksa adalah A selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta VEJ yang menjabat Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, penyidik juga memeriksa MR, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang ATR/BPN, dalam perkara yang sama.
Tak hanya pejabat kementerian, KPK turut memanggil pihak swasta berinisial REY. Namun, hingga pukul 13.04 WIB, saksi tersebut belum tercatat memenuhi panggilan penyidik.
Pemanggilan saksi terus dilakukan secara maraton. Pada Senin (16/11), KPK memeriksa sejumlah orang dari PT Bela Parahiyangan Investindo, mulai dari manajer legal, pemasaran, teknologi informasi dan PR, hingga bagian keuangan. Pegawai perusahaan serta pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor juga ikut dimintai keterangan.
Sehari berselang, Selasa (17/11), pemeriksaan kembali menyasar sejumlah pejabat ATR/BPN di daerah, termasuk Kepala Kanwil ATR/BPN Jambi H, Kepala Kanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan W, notaris JSU, serta Direktur Utama PT Alia Digital Printex LA.
KPK juga mendalami keterangan mantan kepala kantor pertanahan dan pejabat bidang survei, pemetaan, penetapan hak, hingga pendaftaran tanah di Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah manajer dan pegawai PT Bela Parahiyangan Investindo turut diperiksa.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah operasi, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat ATR/BPN, pihak perusahaan, perantara, mantan kepala daerah, hingga politikus.
Para tersangka di antaranya Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, RP yang diduga sebagai perantara, mantan Bupati Kebumen AS, FEF alias FA, serta E dan MF dari pihak swasta.
Pengusutan kasus ini juga diwarnai serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi.
Pada 17 September, penyidik menyasar ruangan sejumlah pejabat tinggi ATR/BPN dan direktorat terkait. Sehari kemudian, kantor Summarecon di Jakarta serta rumah L di Bekasi digeledah.
Penggeledahan berlanjut ke kantor Summarecon di Kabupaten Bogor pada 21 September, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada 23 September, serta Kantor Wilayah BPN Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk pada 24 September.
Pada 29 September, KPK kembali bergerak dengan menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat.
Pemeriksaan terhadap dua Dirjen ATR/BPN ini menambah panjang daftar saksi yang dimintai keterangan. KPK masih terus mendalami alur pengurusan pertanahan, dugaan praktik suap, serta keterlibatan berbagai pihak dalam perkara tersebut. (*)





