KITAINDONESIASATU.COM – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11/2026) malam.
Keputusan pemecatan tersebut diambil setelah yang bersangkutan terbukti secara sah melakukan pelanggaran berat terkait praktik penyadapan ilegal yang mencederai kode etik profesi serta ketentuan hukum yang berlaku.
Putusan pemberhentian itu ditetapkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang dipimpin Komjen Hendro Pandowo dan digelar secara tertutup di Mabes Polri. Majelis etik menilai tindakan penyadapan tanpa prosedur resmi yang dilakukan oleh Irjen Eko Hadi dkk. merupakan penyalahgunaan wewenang yang sangat serius dan berdampak luas terhadap integritas institusi penegak hukum.
Pimpinan Polri menegaskan bahwa langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam menjaga marwah organisasi serta menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di tubuh Korps Bhayangkara tanpa pandang bulu.
Atas putusan sidang etik tersebut, mantan Dirtipnarkoba Polri langsung mengajukan banding sesuai mekanisme internal kepolisian, sementara proses hukum pidana terkait dugaan penyadapan tersebut tetap berjalan sesuai prosedur perundang-undangan.(*)




