KITAINDONESIASATU.COM-Sejak 12 Februari 2026, Bahlil Lahadalia, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memasukan perairan Ujung Kulon yang dekat dengan habitat satwa endemik badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Penetapan itu tercantum dalam peta lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Sedangkan berlakunya sejak 12 Februari 2026. Dalam peta lampirannya, perairan sekitar Ujung Kulon ditandai dengan arsiran warna krem. Legenda peta menunjukkan warna tersebut sebagai kategori WUP.
Dalam beleid itu disebutkan, WUP menjadi dasar bagi menteri atau gubernur untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yang mencakup mineral logam, batubara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. “Dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis beleid itu.
Ari James Faraddy Kepala Dinas ESDM Banten mengatakan, wilayah yang ditandai dengan arsiran warna krem dalam peta keputusan menteri tersebut memang masuk WUP. Akan tetapi, lanjut Ari, penetapan itu sebatas menunjukkan adanya potensi sumber daya mineral yang belum tentu dapat dieksploitasi.
“Jadi WUP itu adalah potensi (pertambangan). Karena di sana itu ada potensi tapi kan belum ada gitu (pertambangan yang beroperasi),” kata Ari seperti dilansir BantenNews.co.id, Selasa (17/11/2026).
Ari mengungkapkan bahwa potensi sumber daya di perairan Ujung Kulon berupa minyak dan gas bumi. Namun, hingga kini belum ada kajian eksplorasi secara terperinci untuk memastikan potensi tersebut. “Potensinya kan hanya minyak dan gas. Dan itu juga belum ada yang sangat detail untuk melakukan eksplorasi di sana itu,” katanya.
Bahkan, lanjut Ari, pemanfaatan wilayah tersebut untuk kegiatan eksplorasi pertambangan juga tidak bisa dilakukan begitu saja. Pelaksanaannya bergantung pada kesesuaian tata ruang yang ditetapkan pemerintah kabupaten, kota, provinsi, hingga pemerintah pusat melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
“Enggak semudah itu (untuk izin). Usaha pertambangan itu kan sangat sulit. Tergantung tata ruang wilayahnya, diperbolehkan enggak oleh kabupaten, oleh provinsi, atau pusat,” ujar Ari.
Selain WUP, Ari menjelaskan, keputusan menteri tersebut juga memuat kategori wilayah pertambangan lain, yakni Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditandai dengan arsiran kuning dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Adapun wilayah yang ditandai dengan warna putih menunjukkan kawasan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan. Sejumlah wilayah di Banten masuk dalam kategori tersebut, termasuk Kota Serang, Tangerang Raya, dan kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon.
“Ada juga yang putih. Kalau putih itu adalah tidak boleh ada pertambangan. Kayak di Kota Serang, dia sudah mendeklarasikan tidak ada pertambangan, makanya kita putihkan. Tangerang Raya, warnanya putih, kita putihkan. (Kawasan darat) Wilayah Taman Nasional Ujung Kulon, kita putihkan karena dia wilayah konservasi,” ujar Ari. Ari menambahkan, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO yang ditetapkan pada 1991. Pemanfaatan ruang wilayahnya dilindungi mengikuti ketentuan pengaturan wilayah konservasi. Karena itu, kegiatan pertambangan tidak diperbolehkan di wilayah konservasi.
Peta Wilayah Pertambangan disusun dan ditetapkan Pemerintah Pusat berdasarkan keterdapatan potensi bahan galian tambang. Akan tetapi, untuk menerbitkan perizinan usaha pertambangan di suatu wilayah, diperlukan pemenuhan aspek kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), baik di darat maupun di perairan laut.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten, wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan. “Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan dapat dipastikan di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan,” tegas Ari. (*)





