KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus menggenjot digitalisasi parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mencegah kebocoran pendapatan dari sektor perparkiran.
Langkah tersebut dilakukan melalui integrasi data transaksi parkir secara real-time, baik dari pengelolaan parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum. Digitalisasi ini diharapkan membuat penerimaan daerah lebih transparan, tertib, dan mudah diawasi.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan pentingnya integrasi sistem transaksi parkir saat menyampaikan pendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu (14/10) lalu.
“Integrasi data transaksi secara real-time, baik dari parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum, penting untuk memudahkan rekonsiliasi penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan daerah dari perparkiran,” kata Dedie.
Menurut Dedie, pengelolaan parkir harus didukung sistem informasi yang terintegrasi. Dengan demikian, pemerintah dapat memantau transaksi sekaligus mencocokkan data penerimaan daerah secara lebih akurat.
Selain itu, Pemkot Bogor mendorong penguatan sistem pembayaran digital melalui penggunaan QRIS, kartu elektronik, hingga sensor otomatis. Penerapan teknologi tersebut perlu didukung tata kelola yang jelas agar pengelolaan parkir berjalan profesional dan akuntabel.
• Pemkot Bogor Perkuat Regulasi Perparkiran
Selain digitalisasi pembayaran, Pemkot Bogor juga menilai regulasi perparkiran perlu diperkuat. Pengaturan tersebut mencakup manajemen lalu lintas, pelayanan publik, standar teknis, perizinan, pembinaan, hingga penertiban.
Regulasi perparkiran juga harus diselaraskan dengan ketentuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa parkir serta retribusi parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya.
Pemkot Bogor turut menyoroti profesionalisme juru parkir (jukir). Mekanisme rekrutmen dan penggajian petugas dinilai perlu diatur secara jelas agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Penataan lokasi parkir juga menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah kawasan dengan tingkat kemacetan tinggi atau bangkitan lalu lintas besar dipertimbangkan untuk masuk dalam kawasan pengendalian parkir.
Tak hanya itu, penyediaan fasilitas park and ride yang terintegrasi dengan transportasi massal juga menjadi salah satu poin pembahasan dalam pembenahan sistem perparkiran di Kota Bogor.
• Tiga Lokasi Dibidik untuk Parkir Jam Malam
Di sisi lain, Pemkot Bogor mulai membidik sejumlah lokasi untuk penerapan sistem parkir jam malam. Sedikitnya tiga kawasan dinilai memiliki potensi besar, yakni Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Sudirman, dan Pandu Raya.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan ketiga lokasi tersebut masuk dalam pembahasan awal karena memiliki aktivitas parkir yang cukup tinggi.
“Misalnya, Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Soedirman, dan Pandu Raya,” ungkap Jenal.
Meski demikian, Pemkot Bogor masih melakukan pendataan terhadap titik-titik parkir yang akan masuk dalam skema tersebut. Jenal menargetkan proses pendataan dapat diselesaikan pada pertengahan November.
Penerapan parkir jam malam menjadi salah satu strategi Pemkot Bogor untuk mengoptimalkan PAD dari sektor retribusi parkir.
• Target Retribusi Parkir Bogor Naik Jadi Rp11 Miliar
Jenal Mutaqin bahkan memasang target kenaikan pendapatan yang cukup signifikan dari sektor perparkiran.
Jika pada tahun ini target retribusi parkir ditetapkan sebesar Rp4 miliar, Pemkot Bogor menargetkan pendapatan tersebut meningkat menjadi Rp11 miliar pada tahun depan.
“Hasil pendapatan itu bisa dikonversi jadi PAD. Dari target Rp4 miliar, tahun depan saya targetkan bisa tembus Rp11 miliar,” kata Jenal.
Dalam rencana penerapan parkir jam malam, titik-titik parkir nantinya akan dijaga oleh petugas resmi. Adapun pelayanan parkir malam direncanakan berlangsung mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WIB.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkot Bogor juga berencana merekrut juru parkir baru. Namun, jumlah kebutuhan petugas belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil pendataan dari Dinas Perhubungan (Dishub).
“Ya makanya kita belum berani sampaikan berapa jumlahnya. Dishub selesai mendatanya, termasuk titik yang akan diberlakukan jam malam,” terangnya.
Jenal menegaskan, pembenahan sistem perparkiran di Kota Bogor akan terus dilakukan. Menurutnya, perubahan harus tetap berjalan selama pemerintah masih memiliki kesempatan dan kemampuan untuk memperbaiki tata kelola.
“Tidak ada kata terlambat, selagi masih ada kekuatan untuk mengubahnya,” katanya.
Melalui digitalisasi transaksi, penguatan regulasi, serta penerapan parkir jam malam, Pemkot Bogor berharap pengelolaan perparkiran semakin transparan dan profesional. Upaya tersebut sekaligus diharapkan mampu meningkatkan PAD serta menekan potensi kebocoran pendapatan daerah. (Adv Pemkot Bogor)





