KITAINDONESIASATU.COM– Ketidaksesuaian data kependudukan berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan pemerintah justru kehilangan haknya. Persoalan ini menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, saat kunjungan kerja spesifik di Balai Kota Bogor, Jumat 13 November 2026 kemarin.
Agun mengungkapkan adanya praktik pengusaha yang menggunakan identitas atau data bawahannya untuk dicantumkan dalam dokumen kendaraan bermotor, seperti STNK dan BPKB. Akibatnya, pekerja yang bersangkutan tercatat sebagai pemilik kendaraan dan masuk kategori masyarakat mampu dalam sistem pendataan, meskipun kondisi ekonominya justru membutuhkan bantuan pemerintah.
Persoalan tersebut mencerminkan bahwa ketidakakuratan data bukan sekadar masalah administrasi, melainkan dapat berdampak langsung terhadap hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan perlindungan sosial.
“Contoh, bagaimana pelayanan kependudukan ini bisa menjadi baik, membuat rumusan orang yang punya hak harus diberikan haknya, orang yang disabilitas harus diberikan haknya, semua melalui perbaikan data (disamakan dengan kondisi real). Memang saya bilang good,” ujar Agun.
Ia menilai, langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan pemadanan data kependudukan dengan kondisi riil masyarakat merupakan upaya yang perlu diperhatikan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah lainnya.
Menurutnya, kebijakan publik tidak boleh hanya bertumpu pada data administratif, tetapi harus memastikan kesesuaian antara informasi dalam sistem pemerintahan dengan keadaan sebenarnya di tengah masyarakat.
“Saya melihat yang terjadi di Kota Bogor ini dari data yang ada, ternyata aspek pelayanan publik di Kota Bogor itu jauh melampaui dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, terindikasi baik,” katanya.
Agun juga menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan berbasis data atau data-driven governance memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat mengidentifikasi persoalan secara lebih tepat, memperbaiki kebijakan yang tidak sesuai, serta memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Sehingga saya sampaikan tadi ini (apa yang dilakukan Pemkot Bogor) harus didorong menjadi contoh bahwa tata kelola pemerintahan by data itu sesungguhnya potensi yang menjadikan pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan, pelayanan publik bisa dikoreksi, diperbaiki untuk yang lebih baik. Semua by data,” ungkapnya.
Pemkot Bogor Minta Penguatan dan Integrasi Data
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menjelaskan bahwa dalam kunjungan kerja tersebut pihaknya memaparkan berbagai capaian pelayanan publik di Kota Bogor, termasuk upaya mendorong setiap unit kerja penyelenggara pelayanan publik meraih predikat Zona Integritas hingga Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Namun, Pemkot Bogor juga menyampaikan sejumlah kendala yang masih dihadapi, terutama terkait akurasi, pembaruan, dan kelengkapan data kependudukan.
Menurut Dedie, penguatan data diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya.
“Jadi kami laporkan. Namun demikian kami juga menyampaikan kendala-kendalanya. Kendala-kendala yang utama adalah data kependudukan yang saat ini mungkin harus lebih dikuatkan lagi, baik dari sisi updating maupun perluasan field data masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemkot Bogor melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah mengajukan permohonan data kependudukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data tersebut kini telah diberikan untuk selanjutnya dipadankan dengan kondisi riil masyarakat di Kota Bogor.
Langkah tersebut dilakukan karena data kependudukan merupakan kewenangan Kemendagri sehingga pemerintah daerah harus mengajukan permohonan resmi untuk memperoleh akses data.
Dedie juga menekankan pentingnya interoperabilitas atau keterhubungan data yang dikelola masing-masing kementerian dan lembaga. Dengan demikian, setiap perubahan maupun ketidaksesuaian data dapat diperbarui dan diselaraskan dalam satu sistem data yang dapat dijadikan acuan bersama.
“Sehingga kalau ada updating, kemudian kalau ada ketidaksesuaian data, maka semuanya nanti akan bermuara kepada satu data yang memang bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk melaksanakan pemajuan pelayanan publik,” tutupnya.
Persoalan yang disoroti Agun Gunandjar Sudarsa tersebut menjadi pengingat bahwa ketepatan data kependudukan memiliki konsekuensi nyata bagi masyarakat. Sebab, di balik setiap angka dan identitas dalam sistem pemerintahan, terdapat hak warga negara yang harus dipastikan tidak hilang akibat kesalahan pendataan.
