KITAINDONESIASATU.COM – Gibran Rakabuming Raka tetap berhak memperoleh fasilitas rumah pensiun dari negara setelah resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden (Wapres) kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026). Hak tersebut berlaku sepanjang keputusan pengunduran dirinya ditetapkan dengan status berhenti dengan hormat.
Ketentuan pemberian fasilitas kediaman bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022.
Berdasarkan regulasi tersebut, negara menanggung pengadaan satu unit rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah alokasi Kementerian Sekretariat Negara.
Mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 5 PMK Nomor 120/PMK.06/2022, spesifikasi rumah pensiun yang berhak diterima memiliki luas tanah maksimal 1.500 meter persegi dan luas bangunan paling banyak 1.500 meter persegi untuk wilayah DKI Jakarta.
Apabila rumah pensiun berlokasi di luar Jakarta, luas tanah akan disesuaikan berdasarkan nilai yang setara dengan lahan seluas 1.500 meter persegi di ibu kota. Selain itu, lokasi rumah harus mudah dijangkau dan memenuhi standar keamanan.(*)
