KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintahan Presiden Donald Trump berencana mengurangi kepemilikan tanah federal Amerika Serikat dengan menjual sebagian lahan publik kepada pemerintah negara bagian, suku asli, dan pemerintah daerah.
Rencana tersebut tercantum dalam strategi lima tahun terbaru Departemen Dalam Negeri AS untuk periode 2026 hingga 2030.
Kebijakan ini menjadi perhatian karena pemerintah federal selama beberapa dekade membatasi penjualan tanah publik.
Melalui rencana tersebut, pemerintah ingin mengurangi aset lahan yang dikelola sekaligus memusatkan sumber daya pada kawasan yang dianggap memiliki kepentingan nasional.
Departemen Dalam Negeri menyatakan bahwa sebagian hasil penjualan lahan nantinya dapat dimanfaatkan pembeli untuk kegiatan konservasi di lokasi lain.
Namun, pemerintah belum menjelaskan secara terperinci wilayah mana yang akan ditawarkan maupun luas lahan yang berpotensi dilepas.
Rencana Penjualan Tanah Trump dan Respons Para Pejabat AS
Departemen Dalam Negeri AS mengelola lebih dari 750.000 mil persegi wilayah federal, termasuk kawasan yang digunakan untuk konservasi, pertambangan, rekreasi, dan berbagai kegiatan ekonomi. Sebagian besar lahan tersebut berada di wilayah barat Amerika Serikat.
Selain penjualan, strategi pemerintah juga mencakup pertukaran dan pemindahan lahan untuk mendukung peningkatan produksi energi. Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintahan Trump memperluas pemanfaatan sumber daya alam.
Meski demikian, rencana ini mendapatkan penolakan dari sejumlah anggota parlemen. Mantan Menteri Dalam Negeri sekaligus anggota DPR dari Partai Republik, Ryan Zinke, menyatakan keberatannya terhadap penjualan maupun pemindahan tanah publik.
