KITAINDONESIASATU.COM — Nasib Wapres Gibran Rakabuming Raka berada di ujung tanduk. Pasalnya, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari berbagai fraksi resmi menggalang penandatanganan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap mantan Wali Kota Solo tersebut, Selasa (10/11/2026).
Langkah politik ini digulirkan pada pembukaan masa persidangan, guna merespons dinamika hukum usai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).
Penggunaan hak tertinggi parlemen ini dinilai sebagai jalan konstitusional paling rasional untuk menyikapi keabsahan syarat administrasi kepemimpinan nasional. Anggota parlemen lintas partai berpandangan bahwa DPR tidak perlu lagi menggunakan hak interpelasi atau hak angket, melainkan langsung pada HMP karena substansi persoalan hukum telah terang benderang.
“DPR harus mengambil sikap politik secara tegas agar ketidakpastian hukum tidak mengganggu stabilitas pemerintahan. HMP adalah mekanisme formal konstitusi yang paling tepat,” ujar Mardani Ali Sera, salah satu legislator di Kompleks Parlemen, Senayan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7B UUD 1945, usulan HMP dapat diajukan oleh minimal 25 anggota DPR dan harus mendapat persetujuan dalam rapat paripurna.
Jika usulan ini lolos dan disetujui oleh minimal dua pertiga anggota yang hadir, DPR dapat meneruskan temuan serta pendapat hukum tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diproses lebih lanjut sesuai prosedur pemakzulan.(*)
