KITAINDONESIASATU.COM – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah menjelang akhir tahun anggaran 2026. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan optimal sesuai target yang telah ditetapkan.
Penegasan tersebut disampaikan Dedie Rachim saat peluncuran Sistem Monitoring dan Akselerasi Realisasi Transaksi Kartu Kredit Indonesia (Smart KKI), yang dirangkaikan dengan Evaluasi Progres Realisasi Keuangan Daerah, Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027, serta Penyerapan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu hotel, Jalan Salak, Kota Bogor, Senin, 2 November 2026.
Di hadapan para pimpinan perangkat daerah dan jajaran kewilayahan, Dedie meminta agar pengelolaan anggaran dilakukan secara bijak. Terlebih, waktu pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran semakin terbatas.
Menurutnya, kegiatan yang diperkirakan tidak dapat diselesaikan dalam dua bulan ke depan perlu dievaluasi. Hal ini terutama berlaku bagi kegiatan yang belum memasuki proses lelang atau bahkan belum dilaksanakan.
Dedie menilai, penundaan kegiatan yang tidak memungkinkan untuk diselesaikan menjadi salah satu langkah penting dalam menerapkan efisiensi anggaran.
“Yang pertama kita harus bisa melaksanakan efisiensi. Bersama-sama kita berusaha agar apa yang menjadi harapan kita, yaitu mencapai sesuai dengan target APBD perubahan. Saya meminta semua, para pimpinan perangkat daerah dan yang lainnya betul-betul menyikapi ini semua sebagai sebuah langkah auto action yang harus disadari semua,” kata Dedie Rachim.
Dedie Rachim Minta Belanja Modal Dioptimalkan
Selain menekankan efisiensi, Wali Kota Bogor juga meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan pelaksanaan belanja modal.
Kegiatan yang telah melalui proses lelang, khususnya yang menjadi bagian dari proyek strategis daerah, diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai perencanaan.
Langkah tersebut diperlukan agar penyerapan anggaran berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bogor.
Dedie juga mengingatkan pentingnya koordinasi dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2026.
Smart KKI Jadi Inovasi Pengelolaan Keuangan Kota Bogor
Dalam kesempatan yang sama, Dedie Rachim mengapresiasi peluncuran Sistem Monitoring dan Akselerasi Realisasi Transaksi Kartu Kredit Indonesia atau Smart KKI.
Menurutnya, kehadiran Smart KKI merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kota Bogor dalam mendukung optimalisasi pengelolaan transaksi dan keuangan daerah.
Ia meminta agar pengembangan serta evaluasi sistem Smart KKI terus dilakukan dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Keterlibatan Diskominfo dinilai penting untuk memastikan implementasi sistem berjalan optimal sekaligus mengantisipasi berbagai kendala teknis yang mungkin muncul.
“Selamat, kita luncurkan Smart KKI, semoga lancar dan sukses. Ini menjadi salah satu inovasi Kota Bogor dan kalau ini bisa terlaksana pasti akan banyak orang untuk belajar ke Kota Bogor,” ungkap Dedie Rachim.
APBD Perubahan 2026 Kota Bogor Telah Ditetapkan
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Lia Kania Dewi, dalam laporannya menyampaikan bahwa APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2026.
Penetapan tersebut menjadi salah satu dasar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam sisa tahun anggaran 2026.
Melalui evaluasi realisasi keuangan daerah, optimalisasi belanja modal, serta penerapan Smart KKI, Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.
Upaya efisiensi dan percepatan realisasi APBD tersebut menjadi perhatian penting Pemkot Bogor agar pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
