KITAINDONESIASATU.COM – Ratusan warga Kecamatan Silo bersama mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember menggelar aksi pada Jumat, 18 September 2026.
Massa mendesak penyelesaian konflik lahan yang berkaitan dengan rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di Desa Silo.
Aksi tersebut menyoroti kepastian hak kelola petani. Massa juga meminta Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Jember menjalankan kesepakatan sebelumnya agar aktivitas di lahan konflik ditahan sampai terdapat keputusan resmi dari Kementerian Kehutanan.
Massa bergerak dari Double Way Universitas Jember menuju Gedung DPRD Jember, kemudian melanjutkan penyampaian aspirasi ke Kantor Pemkab Jember.
Pemerintah Jember Usulkan Tim Gabungan
Koordinator Lapangan PMII Jember, Zulfan Robert Maulana Azzamani, mengatakan aksi dilakukan untuk menagih komitmen pemerintah terhadap persoalan lahan Silo.
“Untuk menyuarakan aksi kali ini, kita ingin menagih janji, janji dari DPRD ataupun Pemkab sendiri yang di mana keberlangsungan dari konflik lahan yang berada di Silo itu masih berlangsung,” kata Zulfan.
Dalam pertemuan dengan massa, Bupati Jember Muhammad Fawait bersama Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyatakan kesediaan menerima aspirasi.
Pemkab kemudian mengusulkan pembentukan tim gabungan yang melibatkan petani, mahasiswa, DPRD, dan organisasi perangkat daerah terkait untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Fawait menyatakan lahan harus tetap difungsikan sesuai surat keputusan yang berlaku selama belum ada perkembangan dari pemerintah pusat.





