KITAINDONESIASATU.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah tegas terkait penggunaan sound horeg dalam berbagai kegiatan masyarakat.
Desakan tersebut muncul setelah tiga warga meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang berkaitan dengan sound horeg sepanjang Agustus 2026.
Ketua Bidang Fatwa MUI Jatim KH Ma’ruf Khozin menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan adanya keputusan gubernur yang secara khusus mengatur larangan penggunaan sound horeg.
Menurutnya, aturan dalam bentuk surat edaran atau imbauan dinilai belum cukup kuat untuk menjadi dasar pengawasan dan penindakan di lapangan.
MUI Jatim sebelumnya telah menyatakan sound horeg haram berdasarkan sejumlah pertimbangan, termasuk aspek kesehatan dan keselamatan.
Namun, lembaga tersebut bukan pihak yang memiliki kewenangan utama dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Tugas tersebut dinilai berada pada aparat kepolisian dan pemerintah daerah.
MUI Soroti Pengawasan Sound Horeg
MUI Jatim menilai pengawasan terhadap kegiatan sound horeg perlu diperketat setelah muncul korban jiwa. Pemerintah daerah dan kepolisian didorong bekerja sama untuk memastikan setiap kegiatan yang melibatkan perangkat suara berukuran besar tidak membahayakan masyarakat.
Sejumlah daerah di Jawa Timur disebut telah mengambil kebijakan lebih tegas terhadap sound horeg. Namun, masih terdapat wilayah yang memberikan ruang bagi kegiatan tersebut.
Kondisi itu menjadi perhatian karena pelaksanaan acara yang tidak disertai pengawasan ketat berpotensi menimbulkan risiko bagi peserta maupun warga sekitar.
Tiga kematian yang terjadi selama Agustus 2026 semakin memperkuat desakan agar pemerintah mengambil keputusan yang lebih jelas.

