KITAINDONESIASATU.COM – Masalah tunggakan gaji kembali mengguncang sepak bola Indonesia. Sebanyak 28 klub dari Liga 1 hingga Liga 4 tercatat masih memiliki kewajiban pembayaran gaji kepada pemain. Dampaknya, 303 pesepak bola profesional belum menerima hak mereka dengan total nilai mencapai Rp14 miliar.
Temuan tersebut diungkapkan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI), yang sekaligus mendesak operator kompetisi, I.League, untuk melakukan evaluasi serius. Persoalan ini menjadi sorotan karena muncul ketika sepak bola Indonesia tengah berambisi meningkatkan standar dan profesionalisme kompetisi.
Legal Officer APPI, Muhammad Agus Riza Hufaida, menilai tunggakan gaji seharusnya tidak lagi menjadi masalah yang berulang, terlebih menjelang musim 2026/2027.
“Kita berbicara mau membawa liga naik kelas, tetapi masalah dasar terkait hak pemain itu masih belum tuntas hingga sekarang. Total ada 28 klub dengan 303 pemain dari Liga 1 sampai Liga 4 dengan nilai keseluruhan Rp14 miliar,” ujar Riza dalam acara Water Break PSSI Pers di Jakarta, Senin (31/8/2026).
APPI menilai persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut kondisi finansial pemain. Keterlambatan pembayaran gaji juga berpotensi mengganggu kondisi mental dan performa pemain sehingga pada akhirnya dapat memengaruhi kekuatan tim di atas lapangan.
PSBS Biak menjadi salah satu kasus yang disoroti. APPI menyebut persoalan internal turut berpengaruh terhadap penurunan performa klub secara drastis hingga akhirnya terdegradasi ke Championship 2026/2027.
Berdasarkan laporan dan keputusan National Dispute Resolution Chamber (NDRC), terdapat 28 klub yang tercatat masih memiliki persoalan tunggakan gaji pemain.
Klub-klub tersebut tersebar di berbagai level kompetisi, mulai dari Liga 1 hingga Liga 4, yakni, PSM Makassar, Semen Padang, PSMS Medan, Persiku Kudus, PSIS Semarang, RANS FC, Sriwijaya FC, Persikota Tangerang, Persikabo 1973, Persewar Waropen, Persinab Sang Maestro, Persipa Pati, Persitara Jakarta Utara, Persibo Bojonegoro, Persekat Tegal, Persiwa Wamena, Persid Jember, PS Siak, Bantul United, PSM Madiun, Depok Raya FC, Kalteng Putra, Pakuan City, Persikab Kabupaten Bandung, PSGJ Cirebon, dan Waanal Brother FC.
Kondisi ini menjadi alarm serius bagi pengelola kompetisi karena menyangkut hak dasar para pemain yang menjadi bagian utama dalam industri sepak bola profesional.
Menghadapi musim 2026/2027, APPI meminta I.League dan PSSI tidak sekadar menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi, tetapi juga memperketat sistem pencegahan agar kasus serupa tidak kembali muncul.
APPI mendorong adanya mitigasi, pengawasan, dan mekanisme transparansi yang lebih ketat sehingga klub tidak dapat memulai kompetisi apabila masih memiliki kewajiban terhadap pemain yang belum diselesaikan.
Riza menegaskan bahwa persoalan tunggakan gaji semestinya sudah menjadi masalah masa lalu.
“Harusnya masalah ini sudah kita tinggalkan beberapa tahun lalu. Ke depan, ini tidak boleh terjadi lagi, minimal di strata Liga 1 jangan sampai ada penunggakan. Ini poin yang paling penting,’’ tandas Riza. (*)
