KITAINDONESIASATU.COM – Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, menunjukkan semangatnya saat membahas beragam tantangan yang dihadapi oleh komisinya.
Di hadapan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Cucun Ahmad Syamsurijal, Marwan mengungkapkan pandangannya tentang perubahan besar yang berdampak pada kinerja mereka.
“Pertama-tama, kami ingin menyampaikan betapa luar biasanya koordinasi DPR kita hari ini,” kata Marwan pada Kamis 24 Oktober 2024.
Ia menekankan bahwa berbagai tantangan yang muncul dapat diatasi dengan dukungan dari pimpinan DPR.
Marwan menjelaskan bahwa Komisi VIII, yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan, sosial, dan penanganan bencana, sedang menghadapi situasi yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya.
“Tantangan yang kami hadapi sangat berat, baik dalam program maupun kebijakan,” tambahnya.
Salah satu tantangan besar adalah pemisahan antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang sebelumnya berada di bawah satu atap Kementerian Agama.
Pemisahan ini bukan sekadar masalah struktural, tetapi juga berdampak pada alokasi anggaran yang, menurut Marwan, “jauh dari cukup”.
Hal ini menjadi perhatian serius, karena meskipun badan-badan baru ini dibentuk untuk meningkatkan efisiensi, mereka justru menghadapi masalah finansial.
“Tentu saja anggaran akan mengalami pergeseran,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan bahwa jumlah anggaran yang digeser tidak memadai untuk mendukung operasional badan-badan baru tersebut. Marwan berharap dukungan penuh dari pimpinan DPR agar kebijakan terkait pemisahan ini didukung oleh payung hukum yang kuat serta penganggaran yang memadai.
Selain urusan internal, Marwan juga menggarisbawahi pentingnya menjaga citra DPR di mata masyarakat. Ia menekankan bahwa seluruh kegiatan reses dan koordinasi di lapangan harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
“Keluhan atau laporan dari pemerintah harus ditangani dengan baik, dan kita perlu melakukan pengecekan di daerah,” ujarnya dengan tegas.
Dalam kesempatan itu, Marwan juga menyinggung kemungkinan solusi untuk mengatasi kekurangan anggaran yang dihadapi. Namun, ia mengaku belum mendapatkan informasi yang pasti.
“Apakah ada bocoran, Pak, mengenai cara menutup kekurangan anggaran ini?” tanyanya sambil tersenyum. Meski demikian, hingga saat ini, belum ada kepastian tentang hal itu, dan ia menyerahkan keputusan kepada pimpinan DPR dan Presiden.
“Karena ini merupakan kebijakan Presiden, kami yakin beliau dapat menemukan solusi,” tutup Marwan dengan harapan, menunjukkan keyakinannya bahwa jalan keluar akan segera tersedia.
Pertemuan ini mencerminkan upaya DPR untuk terus berkoordinasi dengan baik dalam menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, demi melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka kepada masyarakat.- ***
