KITAINDONESIASATU.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan seluruh tuntutan yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Yusril menggelar audiensi dengan perwakilan mahasiswa guna membahas berbagai isu yang menjadi sorotan publik, mulai dari harga kebutuhan pokok, bahan bakar minyak (BBM), hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Yusril menegaskan, pemerintah tidak anti kritik dan tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk menyampaikan aspirasi serta perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah.
“Saya memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan kami tampung dan laporkan kepada Presiden. Kebebasan berpendapat tetap dijamin selama disampaikan secara bertanggungjawab dan berbasis kajian,” kata Yusril, di Jakarta, Sabtu (20/6).
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama, yakni penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisasi di ranah sipil, dan dorongan agar pemerintah mengakui kesalahan dalam sejumlah kebijakan.
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah tuntutan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yusril bahkan secara langsung meminta penjelasan kepada mahasiswa mengenai maksud tuntutan tersebut.
Dari hasil dialog, BEM SI menjelaskan bahwa yang mereka dorong bukan penghentian total program MBG, melainkan pembenahan tata kelola agar pelaksanaannya lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
Penjelasan itu dinilai penting karena pemerintah memandang program MBG sebagai salah satu program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan pemasok bahan pangan di berbagai daerah.
Yusril menyatakan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan terkait perbaikan tata kelola program tersebut dan meyakini usulan mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi yang serius.
“Saya yakin jika yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola program MBG, maka pemerintah tentu akan memberikan perhatian terhadap hal tersebut,” ujarnya.
Pertemuan antara pemerintah dan BEM SI ini dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga komunikasi serta memperkuat dialog antara mahasiswa dan pemerintah di tengah berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
Di sisi lain, mahasiswa menyambut positif audiensi tersebut dan berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan benar-benar diteruskan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan kebijakan yang masih menuai kritik dari publik. (*)
