News

Data Bansos Dirombak Besar-besaran, Kemensos Fokus Perbaikan hingga Kelompok Lansia

×

Data Bansos Dirombak Besar-besaran, Kemensos Fokus Perbaikan hingga Kelompok Lansia

Sebarkan artikel ini
Saifullah Yusuf
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (tangkap layar instagram @gusipul_id)

KITAINDONESIASATU.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan akan melakukan pembenahan besar-besaran terhadap sistem pendataan penerima bantuan sosial setelah muncul temuan dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) 2025 yang mengindikasikan masih tingginya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos di Indonesia.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa hasil evaluasi tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera mengonsolidasikan seluruh data sosial ekonomi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, agar distribusi bantuan bisa lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.

Dalam pernyataannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (31/5) ia menegaskan pentingnya keterbukaan data sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta seluruh proses pendataan dilakukan secara jujur sebelum dilakukan perbaikan menyeluruh.

Saifullah mengungkapkan temuan mengejutkan dari DEN, di mana sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2025 diduga sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

“Sekitar 45 persen penerima PKH ditengarai tidak lagi memenuhi kriteria,” katanya.

Meski demikian, Kemensos menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pendamping di lapangan, melainkan akibat dinamika validitas data yang terus berubah di tingkat pusat.

Untuk mengatasi kekacauan data tersebut, pemerintah menunjuk Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik) sebagai otoritas utama pengelola DTSEN, dengan dukungan pemutakhiran berkala dari Kemensos dan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan RT.

Pemerintah juga optimistis, dengan integrasi data lintas sektor tersebut, penyaluran bantuan sosial ke depan akan semakin tepat sasaran, termasuk dalam program jaminan kesehatan bagi kelompok lansia.

BPS mencatat bahwa lebih dari 91 persen dari 379.592 lansia di Nusa Tenggara Timur yang masuk kategori miskin telah terdaftar dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial nasional. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *