KITAINDONESIASATU.COM – Ketegangan diplomatik dilaporkan memanas setelah Pemerintah Malaysia melayangkan teguran keras terhadap Menteri Keuangan RI, Purbaya. Hal ini dipicu oleh pernyataan Menkeu Purbaya yang dinilai secara sepihak mengklaim kedaulatan penuh atas pengelolaan Selat Malaka, yang memicu reaksi cepat dari Kuala Lumpur.
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menegaskan bahwa Selat Malaka adalah jalur perairan internasional strategis yang statusnya diatur dalam hukum laut internasional (UNCLOS). Mereka menekankan bahwa pengelolaan wilayah tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara negara-negara pantai, termasuk Malaysia, Thailand dan Singapura, bukan hanya milik Indonesia.
“Selat Malaka bukan hanya milik satu negara. Kerja sama regional harus tetap menjadi prioritas utama,” tegas Mohamad Hasan dalam pernyataannya, Kamis 23 Kamis 2026.
Menteri Luar Negeri Sugiono angkat bicara soal wacana Purbaya yang buat negara tetangga Indonesia ketar ketir tersebut. Ia menyebut wacana tersebut bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB.
Ditambahkan, kebijakan penarikan tarif tidak sejalan dengan prinsip United Nations Convention on the Law of the Sea yang menjamin kebebasan navigasi tanpa hambatan.(*)
