KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan memberlakukan pungutan bagi kapal yang melintasi Selat Malaka.
Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai bentuk komitmen terhadap aturan hukum laut internasional.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi Indonesia yang tetap mematuhi ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea.
Dalam aturan tersebut, negara kepulauan diakui selama tidak menghambat jalur pelayaran internasional, termasuk dengan tidak memberlakukan tarif di selat strategis.
Komitmen Indonesia Jaga Jalur Pelayaran Bebas Selat Malaka
Menurut pemerintah, kebijakan ini juga bertujuan menjaga kelancaran arus pelayaran global yang melintasi kawasan tersebut. Selat Malaka dikenal sebagai salah satu jalur laut tersibuk di dunia, sehingga keterbukaan akses menjadi hal penting bagi berbagai negara.
Indonesia berharap seluruh pihak dapat terus menjaga prinsip kebebasan navigasi dan kerja sama internasional.
Sikap ini sejalan dengan pandangan negara-negara di kawasan yang menginginkan jalur laut tetap terbuka, netral, dan saling menguntungkan.
Sebelumnya, sempat muncul wacana terkait kemungkinan penerapan tarif bagi kapal yang melintas. Namun, pemerintah menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan diambil.
Dengan demikian, Indonesia tetap berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan kelancaran aktivitas maritim internasional sesuai dengan ketentuan global.(*)
