KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah wamenko memberikan apresiasi terhadap langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai kasus hukum yang menjadi sorotan publik.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, saat menghadiri kegiatan di Semarang, Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, keterlibatan DPR dalam memantau kasus-kasus yang memicu perhatian masyarakat merupakan langkah yang tepat dalam sistem demokrasi. Ia menilai pengawasan tersebut penting untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Pengawasan DPR Dinilai Penting Menurut Wamenko
Otto mencontohkan sejumlah perkara yang sempat menjadi perhatian luas, termasuk kasus warga yang menjadi tersangka setelah melawan pelaku kejahatan, serta kasus dugaan korupsi yang akhirnya tidak terbukti. Dalam beberapa kasus tersebut, Komisi III DPR turut memberikan perhatian khusus.
Ia menegaskan bahwa peran DPR dalam pengawasan berbeda dengan intervensi terhadap proses hukum. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi kelembagaan yang sah, terutama dalam memastikan kinerja aparat penegak hukum tetap berada pada jalurnya.
Lebih lanjut, Otto menyebut bahwa hubungan antara DPR dan aparat penegak hukum harus dilihat sebagai bentuk sinergi. Perbedaan pandangan yang muncul dinilai sebagai hal wajar dalam dinamika demokrasi.
Dengan adanya pengawasan yang optimal, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, adil, dan mampu menjawab rasa keadilan masyarakat secara luas.(*)
