KITAINDONESIASATU.COM – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan masukan kritis kepada Pemerintah Indonesia terkait komitmen finansial di kancah internasional. Organisasi Islam tersebut secara resmi meminta pemerintah untuk menunda pembayaran iuran sebagai anggota tetap Board of Peace.
Langkah ini diambil dengan pertimbangan Board of Peace tersebut tidak membuat rencana kemerdekaan Palestina. Selain itu, prioritas anggaran nasional yang dinilai perlu dialokasikan pada sektor yang lebih mendesak.
Muhammadiyah berpendapat bahwa di tengah dinamika ekonomi dan kebutuhan domestik yang tinggi, pemerintah harus lebih selektif dalam memenuhi kewajiban iuran organisasi internasional yang belum memberikan dampak langsung secara signifikan bagi kesejahteraan rakyat luas.
Ketua Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah, Syafiq A Mughni, menilai terdapat risiko politik, hukum, dan moral yang besar apabila Indonesia terburu-buru menjadi anggota tetap BoP.
“Kami menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap manfaat dari keanggotaan tersebut sebelum menyetorkan dana yang tidak sedikit, yakni mencapai 1 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 17 triliun,” kata Syafiq A Mughni. Desakan ini juga menjadi pengingat bagi kementerian terkait agar lebih transparan dalam mengelola anggaran kerja sama luar negeri.
Sejauh ini, pihak pemerintah belum memberikan tanggapan resmi mengenai usulan penundaan tersebut. Muhammadiyah berharap aspirasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan APBN agar penggunaan dana negara tetap efektif dan efisien.(*)
