KITAINDONESIASATU.COM – Mayoritas negara anggota Uni Eropa (EU) dikabarkan menolak ajakan Amerika Serikat (AS) untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Penolakan ini mencuat di tengah kekhawatiran bahwa inisiatif tersebut menyimpan agenda politik besar yang berpotensi menggeser peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik global.
Laporan Financial Times, Rabu (21/1), menyebutkan bahwa sejumlah pejabat Eropa merasa langkah Washington bukan sekadar upaya perdamaian. Menurut sumber yang memahami situasi, banyak negara EU mencium indikasi bahwa AS ingin mengambil alih panggung diplomasi internasional yang selama ini menjadi domain utama PBB.
Kecurigaan semakin menguat setelah diketahui undangan keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza juga dilayangkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Fakta ini memicu tanda tanya besar di kalangan negara-negara Eropa, mengingat tensi geopolitik global yang masih memanas.
Sepekan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump secara resmi mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Struktur keanggotaan lembaga ini diisi tokoh-tokoh kelas berat, mulai dari Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, hingga menantu Trump, Jared Kushner.
Tak hanya itu, nama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Kelompok Bank Dunia Ajay Banga, serta Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel juga tercantum dalam daftar anggota.
Trump bahkan memperluas undangan ke sejumlah pemimpin dunia lainnya, termasuk Rusia dan Belarus, sebuah langkah yang semakin memicu polemik dan perdebatan di Eropa.
Pada Selasa (20/1), Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengonfirmasi bahwa Presiden Vladimir Putin telah menerima undangan tersebut. Namun hingga kini, Moskow mengaku belum mendapatkan penjelasan rinci terkait tujuan dan mekanisme Dewan Perdamaian Gaza.
“Kami masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak AS,” ujar Peskov, seraya menegaskan Rusia akan mempelajari inisiatif itu sebelum mengambil keputusan.
Penolakan Uni Eropa ini menandai babak baru tarik-menarik kepentingan global, sekaligus mempertegas bahwa langkah AS di isu Gaza tak sepenuhnya disambut hangat oleh sekutunya sendiri. (*)
