KITAINDONESIASATU.COM – Transparansi dan akuntabilitas telah lama menjadi kata kunci dalam setiap pidato politik dan dokumen kebijakan pemerintah. Hampir tidak ada pemerintahan yang secara terbuka menolak prinsip keterbukaan. Namun persoalannya bukan terletak pada seberapa sering transparansi disebut, melainkan sejauh mana prinsip tersebut benar-benar dijalankan dalam praktik kekuasaan sehari-hari.
Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat semakin kritis dalam memantau jalannya pemerintahan. Akses informasi yang luas melalui teknologi digital membuat publik tidak lagi pasif menerima kebijakan, melainkan aktif mempertanyakan proses, tujuan, dan dampaknya. Sayangnya, peningkatan kesadaran publik ini belum sepenuhnya diimbangi dengan keterbukaan negara dalam menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami.
Kami melihat, masih terdapat jarak yang cukup lebar antara komitmen normatif transparansi dan realitas birokrasi. Proses pengambilan kebijakan strategis sering kali berlangsung tanpa partisipasi publik yang bermakna. Konsultasi publik dilakukan sebatas memenuhi prosedur, bukan sebagai ruang dialog substantif. Akibatnya, masyarakat kerap merasa dihadapkan pada kebijakan yang sudah jadi, tanpa kesempatan memberi masukan sejak awal.
Kondisi ini berpotensi melemahkan legitimasi kebijakan publik. Dalam sistem demokrasi, legitimasi tidak hanya lahir dari kewenangan formal, tetapi juga dari keterlibatan dan kepercayaan masyarakat. Ketika proses kebijakan tertutup, publik cenderung bersikap skeptis, bahkan apatis. Ini bukan persoalan persepsi semata, melainkan refleksi dari pengalaman berulang menghadapi birokrasi yang defensif terhadap kritik.
Masalah transparansi juga berkaitan erat dengan akuntabilitas. Tanpa keterbukaan data dan informasi, pengawasan publik menjadi sulit dilakukan. Lembaga pengawas internal dan eksternal memang ada, namun pengawasan paling efektif dalam demokrasi tetaplah kontrol publik. Ketika masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi yang memadai, maka fungsi pengawasan tersebut menjadi tumpul.
Kecenderungan menutup informasi sering kali dibenarkan atas nama stabilitas atau efisiensi. Padahal, dalam banyak kasus, justru ketertutupan yang memicu ketidakstabilan. Ketika kebijakan dipersepsikan dibuat secara sepihak, resistensi sosial mudah muncul. Polemik yang seharusnya bisa diredam sejak awal melalui dialog terbuka akhirnya membesar karena kurangnya komunikasi.
Di sisi lain, pemerintah kerap menempatkan kritik publik sebagai gangguan, bukan sebagai bagian dari proses demokrasi. Padahal kritik adalah mekanisme koreksi yang sah dan diperlukan. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang bebas kritik, melainkan yang mampu menjelaskan kebijakannya secara terbuka dan menerima koreksi ketika diperlukan.
