KITAINDONESIASATU.COM – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2026 masih dalam tahap pembahasan intensif. Ia menolak memberikan kepastian mengenai tuntutan buruh yang meminta agar UMP dinaikkan secara signifikan hingga mencapai Rp6.000.000.
Saat ini, UMP DKI Jakarta tahun 2025 berada di angka Rp5.396.761. Tuntutan buruh, yang disuarakan melalui aksi unjuk rasa di Balai Kota pada pertengahan November, menargetkan kenaikan sekitar 11% yang dianggap sesuai dengan kebutuhan hidup layak di Ibu Kota.
Pramono Anung menyatakan, keputusan akhir mengenai UMP berada di ujung proses dan akan sangat bergantung pada hasil kajian dari Dewan Pengupahan Tripartit (melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja).
Selain itu, ia juga menunggu arahan dan regulasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di tingkat pusat terkait formula perhitungan UMP 2026.
“Sampai hari ini, saya belum mendapatkan data dari tim yang sedang melakukan negosiasi. Saya menunggu itu. Kan saya (mengeluarkan keputusan) di ujung saja nanti,” ujar Gubernur.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memastikan pembahasan UMP 2026 akan berjalan transparan dan berimbang, demi menjaga keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pengumuman resmi UMP DKI 2026 ditargetkan sebelum 31 Desember 2025.(*)
