KITAINDONESIASATU.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengonfirmasi bahwa sejumlah pemerintah daerah memang menyatakan tidak sanggup menghadapi bencana besar di wilayahnya. Ia menilai kondisi tersebut dapat dimengerti, terutama ketika situasi di lapangan benar-benar melampaui kemampuan daerah.
Tito mencontohkan Takengon yang sudah lebih dulu memberi tahu pemerintah pusat bahwa mereka tidak bisa menangani bencana yang terjadi.
Menurut Tito, letak geografis menjadi faktor penting dalam keterbatasan itu.
, “Karena dia sendiri tertutup aksesnya, dia perlu dukungan,” pada Senin, 1 Desember 2025. Saat banjir dan longsor melanda Aceh, jalur menuju Takengon terputus sehingga bantuan tidak memungkinkan dikirim lewat jalan darat. Akibatnya, kebutuhan pangan harus didatangkan dari luar daerah dengan menggunakan pesawat.
“Jadi otomatis minta bantuan ke pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” ujarnya.
Pemerintah pusat pun mengambil alih distribusi bantuan logistik dari Jakarta dan Medan.
Selain Takengon, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga telah menyampaikan bahwa mereka tidak mampu menangani bencana serupa. Tito memahami alasan tersebut, mengingat minimnya peralatan serta terbatasnya akses yang bisa digunakan.
“Kemampuan mereka untuk mobilisasi alat berat, memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan yang pecah dan patah itu terbatas,” katanya.
Tito menjelaskan bahwa wilayah itu terisolasi baik dari utara maupun selatan sehingga akses benar-benar terputus. Karena itu, ia meminta agar penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tidak dinilai hanya dari satu sudut pandang. Ia menekankan bahwa setiap pernyataan daerah yang meminta bantuan perlu dilihat berdasarkan kondisi nyata di lapangan. “Kondisinya memang tidak akan mungkin mampu,” tutupnya. (*)
