KITAINDONESIASATU.COM- Momentum peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dijadikan titik tekan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan para guru, yang hingga kini masih menjadi isu hangat di berbagai daerah, termasuk Kota Bogor.
Di tengah sorotan publik terhadap masih adanya keterlambatan tunjangan dan beban administrasi yang menumpuk, Pemerintah Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk memperbaiki nasib pahlawan tanpa tanda jasa ini.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, usai menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2025 Tingkat Kota Bogor di Lapangan Kresna, Bantarjati, Selasa 25 November 2025.
“Ke depan tidak ada lagi permasalahan teknis di lapangan, seperti keterlambatan tunjangan yang memang melekat sebagai hak guru. Ke depan bisa kita hindari,” kata Jenal Mutaqin.
Semangat Hari Guru yang bertemakan “Guru Hebat Indonesia Kuat”, sambung Jenal Mutaqin, menunjukkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen agar para guru bukan hanya sekadar mengajar, namun juga mengedepankan sisi-sisi lain seperti kearifan lokal dan teknologi, meskipun teknologi bukan menjadi hal yang utama.
Pemerintah, lanjutnya, menyadari bahwa berbagai insentif dan tunjangan untuk guru belum sepenuhnya memenuhi harapan. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang lebih signifikan. “Tahun 2026, kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa dibuka untuk 150.000 guru. Tunjangan guru honorer dinaikkan dari Rp300.000 menjadi Rp400.000,” ujar Jenal Mutaqin.
Selain itu, pemerintah juga mengurangi tugas administratif guru, tidak lagi mewajibkan jam mengajar 24 jam, serta menyediakan satu hari khusus bagi guru untuk belajar dalam sepekan. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar guru dapat lebih fokus melaksanakan tugas utama sebagai pendidik profesional, membimbing siswa, serta meningkatkan kualitas diri.Di Kota Bogor, isu kekurangan guru juga menjadi perhatian.
Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah melibatkan mahasiswa universitas melalui skema magang untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Dengan pola tersebut, mahasiswa dapat berinteraksi langsung dengan siswa sesuai jenjang pendidikan dasar yang relevan dengan bidang studi mereka.
“Tinggal skema pembiayaan. Ada alternatif dari BOS sekolah, namun masih kita jajaki apakah berbenturan dengan regulasi yang ada. Karena moratorium masih harus kita patuhi,” jelasnya.
Upaya mengatasi defisit guru juga dilakukan melalui kebijakan penggabungan atau merger sekolah.“Mungkin tidak semua, tapi kita minimalisir,” ucapnya. (Nicko)
