KITAINDONESIASATU.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan keprihatinan mendalam saat menyelidiki dugaan kasus korupsi di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang menyangkut fasilitas dasar jemaah haji. Dugaan penyimpangan ini disinyalir melibatkan layanan krusial seperti katering dan penginapan jemaah di Tanah Suci, bahkan hingga jasa pengiriman barang (kargo) jemaah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengakui pihaknya merasa miris melihat indikasi dana yang seharusnya memastikan kenyamanan ibadah jemaah justru berpotensi menjadi “bancakan” oknum tertentu.
Penyelidikan ini berfokus pada potensi penyalahgunaan dalam kerja sama dengan pihak ketiga, di mana ada dugaan pemenang lelang fasilitas justru menyediakan kualitas terburuk dengan harga yang melambung tinggi.
KPK sedang mendalami proses bidding pengadaan layanan, untuk memastikan apakah ada aliran dana dari markup harga yang disalahgunakan. Penyelidikan ini merupakan kasus terpisah dari kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang juga ditangani KPK.
Pihak BPKH sendiri telah angkat bicara dan menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, memastikan pengelolaan dana haji tetap dilakukan secara akuntabel, profesional, dan aman, serta berkomitmen menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Namun, penyelidikan KPK atas fasilitas vital ini tetap menyoroti perlunya pengawasan ketat agar hak-hak dan kenyamanan jemaah tidak dikorbankan demi kepentingan pribadi.(*)
