KITAINDONESIASATU.COM – Gelombang desakan kian menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengambil alih utang raksasa proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung yang selama ini menjerat BUMN konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Para ahli menilai langkah penyelamatan ini tak bisa lagi ditunda.
Pengamat BUMN Toto Pranoto mengungkap akar persoalan struktur proyek yang dianggap tidak sehat karena menempatkan PT KAI sebagai operator kereta sekaligus operator prasarana. Padahal, UU Perkeretaapian 23/2007 memberikan ruang untuk memisahkan dua fungsi tersebut agar beban finansial tidak menumpuk di satu badan usaha.
Menurut Toto, bila APBN turut dipakai, dana seharusnya diarahkan untuk membentuk BUMN baru khusus infrastrukur kereta, sehingga biaya pembangunan tidak lagi membebani KAI.
“Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan keuangan BUMN-BUMN yang terlibat dalam PSBI,” ujar Toto.
Meski Presiden Prabowo menyebut kondisi proyek berada dalam koridor aman, para pakar menilai tekanan utang Whoosh terhadap KAI dan WIKA sudah tak bisa diabaikan.
WIKA sendiri masih menanggung beban besar, Yakni biaya konstruksi Rp5,9 triliun yang belum dibayar, dan setoran modal Rp6,1 triliun.
Dua angka ini mendorong posisi keuangan WIKA makin terjepit.
Pengamat pasar modal UI Budi Frensidy menilai restrukturisasi total adalah satu-satunya jalan. Menurutnya, sangat keliru bila beban utang diletakkan seluruhnya di pundak KAI dan WIKA, terlebih keduanya harus membayar bunga komersial sekitar Rp2 triliun per tahun, dengan total utang membengkak akibat cost overrun dan bunga 3,2 persen.
Budi mengusulkan, pemotongan pokok utang dan penurunan suku bunga menjadi di bawah 1 persen, mencontoh model Jepang yang memberikan bunga 0,1 persen lewat skema G-to-G.
Tanpa langkah luar biasa ini, rasio utang WIKA yang sudah kritis bisa makin ambruk, dan KAI berpotensi menyusul.
Saran itu senada dengan sinyal Dirut WIKA Agung Budi Waskito, yang sebelumnya mengakui proyek Whoosh masih mencatatkan kerugian karena pendapatan tiket jauh dari proyeksi.
Sebagai pemegang saham 32 persen dengan investasi Rp6,1 triliun, WIKA ikut menanggung kerugian operasional.
Belum lagi adanya sengketa Rp5,9 triliun antara WIKA dan KCIC terkait pekerjaan konstruksi yang belum dibayarkan. (*)
