Berita UtamaNews

Kinerja Positif, tapi PR Masih Menumpuk di Kota Bogor

×

Kinerja Positif, tapi PR Masih Menumpuk di Kota Bogor

Sebarkan artikel ini
IMG 20251118 WA0057
Dedie A. Rachim memberikan arahan kepada jajaran Pemkot Bogor dalam rapat pimpinan. (Kis/ist)

KITAINDONESIASATU.COM- Upaya memperkuat kualitas pelayanan publik dan menuntaskan berbagai pekerjaan rumah jelang akhir tahun anggaran, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, memimpin rapat pimpinan (Rapim) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Senin 17 November 2025, kemarin. Rapat strategis yang berlangsung di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, turut didampingi Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi.Dedie Rachim menegaskan bahwa Rapim ini menjadi bagian penting dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemkot Bogor sepanjang tahun 2025.

Ia menyampaikan apresiasi atas capaian kerja berbagai perangkat daerah, meski mengakui masih terdapat sejumlah catatan serius yang harus segera dituntaskan. “Secara umum saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk semuanya. Kita selesaikan apa pun yang bisa dalam jangkauan, kita selesaikan tanpa harus menunggu perintah, karena tugas bapak dan ibu ada di situ semua. Secara umum kinerja semua menunjukkan nilai yang positif,” ujar Dedie Rachim.

Dalam arahannya, Dedie meminta agar para aparatur wilayah meningkatkan peran strategisnya, terutama dalam merespons aduan masyarakat baik melalui media sosial maupun laporan langsung di lapangan.

Menurutnya, aparatur wilayah harus hadir sebagai garda terdepan penyelesaian masalah, terutama pada titik-titik strategis yang kerap mendapat sorotan publik. Terkait isu lingkungan, Dedie juga menekankan pentingnya persiapan menghadapi penilaian Adipura.

Ia menginstruksikan aparatur wilayah untuk semakin aktif menyosialisasikan pengelolaan dan pemilahan sampah kepada masyarakat. Ia juga meminta pemetaan ulang lokasi pembuangan sampah agar tidak ada lagi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di sepanjang jalan protokol.

“Jika masih terdapat TPS di jalan protokol, Kota Bogor akan dikategorikan sebagai kota kotor,” tegasnya. Selain itu, aparatur di wilayah diminta proaktif mengenal dan berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Upaya ini dinilai penting agar siklus ekonomi kerakyatan dapat berjalan, sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di tingkat paling dasar.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menekankan pentingnya respons cepat seluruh perangkat daerah terhadap aduan dan keluhan warga. Menurutnya, keterlibatan aktif seluruh dinas dan unit layanan akan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan visi dan misi pembangunan Kota Bogor. (Nicko)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *