KITAINDONESIASATU.COM- Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menanggulangi kemiskinan menghadapi tantangan serius di lapangan, salah satunya soal ketidaksinkronan data penerima bantuan. Kondisi ini membuat program intervensi sosial kerap tidak tepat sasaran.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kota Bogor, menegaskan pentingnya penyelarasan data dan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan penanggulangan kemiskinan benar-benar memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan.
“Rapat koordinasi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan asumsi. Yang paling penting adalah bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) harus sesuai dan kolaboratif dengan inpres, sehingga terjadi hubungan sinergitas antara pusat dan daerah dalam menanggulangi angka kemiskinan,” ujar Jenal usai membuka Rapat Koordinasi TKPK Daerah Kota Bogor di Auditorium Bima Arya, Lantai 2 Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Jalan Kapten Muslihat, Kamis 30 Oktober 2025 kemarin.
Jenal menjelaskan, masih banyak warga miskin di lapangan yang belum terdaftar dalam sistem DTSEN. Hal ini membuat sinkronisasi data menjadi langkah penting agar kebijakan dan bantuan yang diberikan Pemkot tepat sasaran.
“Tidak semua warga Bogor miskin yang kita data itu masuk dalam DTSEN. Oleh karena itu, kami menghadirkan narasumber dari Kominfo Provinsi Jawa Barat dan Pusdatin untuk memastikan sinkronisasi berjalan sesuai kebutuhan dan acuan pemerintah pusat,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2025 tercatat mengalami penurunan dari 6,53 persen menjadi 5,89 persen, atau setara dengan sekitar 60 ribu penduduk. Meski menunjukkan tren positif, Pemkot Bogor disebut masih terus berupaya menekan angka tersebut melalui berbagai program lintas sektor.
Kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci dalam upaya tersebut. Menurut Jenal, intervensi dilakukan secara menyeluruh di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga infrastruktur wilayah dengan dukungan anggaran yang signifikan.
“Berbagai macam upaya kita lakukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat ya, antara lain lewat program pendidikan, seperti Bantuan Siswa Miskin, tebus ijazah, dan beasiswa mahasiswa gratis. Di sektor kesehatan ada BPJS PBI, kemudian juga program guru ngaji, bedah rumah, dan padat karya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Jenal juga menyoroti pentingnya keseragaman data dalam penanganan stunting, yang hingga kini masih ditemukan perbedaan antara hasil survei nasional dan data lapangan.
“Tadi saya sampaikan juga, data stunting saja berbeda antara hasil survei SKI dengan bulan penimbangan balita. Maka kami ingin mendapat pencerahan dari pusat, mana yang harus menjadi pedoman bagi kami, agar data itu tercatat by name by address secara jelas,” ujarnya.
Jenal menegaskan, ukuran keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukan hanya dari penurunan kategori miskin ekstrem atau miskin biasa, tetapi dari sejauh mana kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jadi kalau ditanya miskin ekstrem atau miskin biasa, bagi kami tidak menjadi sebuah ukuran. Yang penting adalah uang rakyat ini sejauh mananya intervensinya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, membuka Rapat Koordinasi TKPK Daerah Kota Bogor di Auditorium Bima Arya, suasana penuh diskusi dan koordinasi lintas sektor terlihat saat pembahasan sinkronisasi data kemiskinan berlangsung. (Nicko)
