KITAINDONESIASATU.COM – Pembentukan Kementerian Haji menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji nasional. Langkah ini diharapkan meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan fokus pelayanan bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan dukungan penuh terhadap transisi ini, termasuk peralihan aset dan SDM, demi kelancaran proses dan pelayanan.
Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa peralihan aset haji berjalan lancar tanpa kendala signifikan.
“Insya Allah tidak ada kendala yang signifikan. Secara teknis kami pastikan proses ini berjalan mulus karena kita semua memiliki komitmen yang sama. Kemenag sepenuhnya mendukung Kementerian Haji dan transisi ini harus sukses,” ujarnya di Jakarta, dikutip Sabtu (25/10),
Meski ada kompleksitas terkait aset, Kamaruddin Amin meyakinkan masyarakat bahwa semua berjalan sesuai harapan. Proses peralihan akan dilakukan secepat mungkin dengan dasar hukum yang jelas, merujuk pada Pasal 127 A UU No 14 Tahun 2025, perubahan ketiga atas UU No 8 Tahun 2019, yang telah diundangkan Presiden pada 4 September 2025.
Tak hanya aset, pengalihan SDM juga tengah berlangsung. Kemenag menunggu permohonan resmi dari Kementerian Haji terkait pengalihan SDM yang selama ini menangani haji.
“SDM yang sudah berpengalaman lama tentu paling memahami proses. Mekanismenya berbeda dengan aset, tapi tetap diatur dalam undang-undang. Kita dukung sepenuhnya agar penyelenggaraan haji lebih baik dari sebelumnya,” jelas Kamaruddin Amin.
Ia menekankan, bahwa transisi Kementerian Haji tidak mengganggu persiapan Haji 2026. Semua proses haji tetap berjalan, dan Kemenag berkomitmen membantu agar penyelenggaraan haji lebih profesional, fokus, dan aman bagi seluruh jemaah. (*)
