KITAINDONESIASATU.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat geger publik. Lembaga antirasuah ini mengumumkan akan segera melakukan sampling data dari sekitar 15.000 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU di Pertamina periode 2018–2023.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidik akan melakukan pengecekan keandalan mesin-mesin EDC (electronic data capture) yang termasuk dalam program digitalisasi SPBU milik PT Pertamina (Persero). Selain EDC, KPK juga akan meneliti alat pengukur stok BBM automatic tank gauge (ATG) yang disertakan dalam paket pengadaan digitalisasi tersebut.
“Program digitalisasi ini digunakan di sekitar 15.000 pom bensin di seluruh Indonesia, dan ini memang satu paket pengadaan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/10).
Kasus ini pertama kali disorot publik ketika KPK memanggil sejumlah saksi pada 20 Januari 2025, setelah kasus ini resmi naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sejak September 2024. KPK baru mengumumkan jumlah tersangka pada 31 Januari 2025, yaitu tiga orang, salah satunya bernama Elvizar (EL).
Menariknya, Elvizar bukan nama baru di pusaran kasus korupsi. Ia juga menjadi tersangka dalam kasus pengadaan mesin EDC di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode 2020–2024, dan menjabat sebagai Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) dalam kedua kasus tersebut.
Per 28 Agustus 2025, KPK mengungkap bahwa penyidikan kasus digitalisasi SPBU telah memasuki tahap akhir, dengan proses perhitungan kerugian negara yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
KPK menegaskan, langkah sampling data SPBU ini krusial untuk membongkar dugaan korupsi besar-besaran dalam program digitalisasi Pertamina, dan menjadi perhatian publik karena menyentuh ribuan pom bensin di seluruh tanah air. (*)
