KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah semakin tancap gas menuju target Indonesia 0 persen Kemiskinan Ekstrem. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan komitmennya lewat program pembangunan infrastruktur layanan dasar, peningkatan konektivitas wilayah, dan penataan kawasan berbasis kebutuhan masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), guna memastikan kesejahteraan menjangkau seluruh pelosok negeri.
Tahun 2025, Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) Terintegrasi digelar di 10 lokasi dari barat hingga timur Indonesia. Dari Cianjur hingga Jayapura, setiap daerah dipilih mewakili karakteristik wilayah yang beragam untuk menciptakan model penanganan kemiskinan yang komprehensif, adil, dan sesuai potensi lokal.
“Program ini memastikan pembangunan tidak hanya dinikmati kota besar, tapi juga menyentuh desa dan masyarakat paling membutuhkan. Warga pun terlibat langsung sehingga membuka lapangan kerja, menekan pengangguran, dan meningkatkan daya beli,” ujar Menteri PU, Dody Hanggodo, Kamis (16/10/2025).
Program ini diatur melalui Keputusan Dirjen Cipta Karya Nomor 47 Tahun 2025, dengan total anggaran mencapai Rp79,14 miliar, terdiri dari pekerjaan fisik Rp68,36 miliar dan safeguard Rp8,86 miliar. Hingga pertengahan Oktober, progres fisik telah mencapai 9,79 persen dan realisasi keuangan menembus 31,94 persen —menandakan percepatan signifikan di lapangan.
Dengan pendekatan padat karya berbasis komunitas, masyarakat setempat terlibat aktif membangun infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, hingga penataan kawasan permukiman. Tak hanya menghasilkan fasilitas baru, program ini juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
Lebih dari itu, program PKE Terintegrasi turut mendukung capaian sasaran PU 608, yakni efisiensi investasi (ICOR < 6), pengentasan kemiskinan menuju 0 persen, dan pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun. (*)
