Oleh : Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
KITAINDONESIASATU.COM – Pada saat hari pertama Purbaya Yudhi Sadewa diangkat sebagai Menteri Keuangan, sempat membuat masyarakat gaduh dengan pernyataanya yang dianggap serampangan, namun tidak lama kemudian justru berkebalikan, dalam pengamatan di sosial media banyak yang langsung menyukainya karena gimmick “nyablak”nya. Sehingga tidak banyak yang mencoba untuk mengkritik kebijakanya yang sebetulnya tetap berpedoman pada mashab lama : oreintasi pada pertumbuhan ekonomi semata.
Purbaya dengan latar belakang sebagai ekonom teknokratrik, dan mantan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membuatnya dianggap mampu mengendalikan fiskal secara profesional. Namun masalahnya, sepertinya manajemen fiskal yang hendak dibangun akan sekadar melanjutkan tradisi lama, yakni ekonomi yang dikelola dari atas, dengan rakyat sebagai objek kebijakan khas ekonom neo-klasikal.
Sejarah panjang ekonomi Indonesia menunjukkan satu pola berulang, pergantian menteri keuangan yang cukup kunci dalam menjalankan kewenangan kebijakan fiskal sesugguhnya tidak pernah merubah paradigma atau mashab lama. Kita sering mengganti figur, tapi tetap menegakkan ideologi lama, yakni kapitalisme yang merugikan rakyat banyak dan untungkan segelintir elite kaya. Ibarat sakit lama diberikan obat yang sama.
Dalam banyak pernyataannya, Purbaya menargetkan pertumbuhan ekonomi 6–8 persen. Mashab pertumbuhan, khas ekonom neo klasik ini dijadikan ukuran tunggal keberhasilan ekonomi rakyat. Padahal, pertumbuhan tanpa pemerataan hanya memperkuat ketimpangan lama.
