KITAINDONESIASATU.COM – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan komitmen kuat Kementerian PU untuk menghadirkan infrastruktur berkelanjutan yang menjadi fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Maju 2045. Pernyataan ini disampaikan dalam sambutannya pada Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Menurut Menteri Dody, setiap jembatan, bendungan, dan fasilitas publik bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi nilai dan warisan bagi generasi mendatang. Infrastruktur yang dibangun Kementerian PU harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.
“Setiap infrastruktur yang kita bangun bukan hanya tentang kemajuan hari ini, tetapi tentang warisan yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Infrastruktur yang bijak adalah yang mempersatukan, bukan memisahkan,” ujar Menteri Dody.
Kementerian PU memastikan seluruh kebijakan pembangunan mengacu pada komitmen global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Prinsip-prinsip ini diterjemahkan menjadi standar teknis dan sistem pengawasan nasional yang konkret di setiap proyek infrastruktur.
Dalam forum IISF 2025, Menteri Dody memperkenalkan arah kebijakan visi PU608, bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia 2045 yang berdaulat, adil, dan makmur. Tiga misi utama PU608 adalah efisiensi investasi dengan ICOR kurang dari 6, penghapusan kemiskinan menuju 0 persen, dan ertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029
Untuk mencapai misi tersebut, Kementerian PU menetapkan 50 kota dan kawasan prioritas, serta menjalankan berbagai Instruksi Presiden yang menitikberatkan pembangunan, yakni irigasi untuk ketahanan pangan, rehabilitasi sekolah, jalan daerah untuk konektivitas, dan zona terpadu pangan, energi, dan air
“Pendekatan ini bukan sekadar membangun fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata,” kata Menteri Dody.
Menteri Dody menekankan, bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan bukan hanya soal fasilitas belajar, melainkan upaya konkret pengentasan kemiskinan. Setiap proyek infrastruktur harus memberikan manfaat sosial berkelanjutan dan memperkuat daya saing generasi muda.
“Bagi kami, ruang kelas bukan sekadar bangunan, itu adalah pintu keluar dari kemiskinan. Ini bukan konstruksi, tapi pembebasan,” tegas Menteri Dody. (*)
