KITAINDONESIASATU.COM – Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait laporan serangan besar-besaran oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di kota al-Fashir, Sudan.
Dia mendesak pemimpin RSF untuk segera menghentikan serangan tersebut.
“Sangat mengecewakan bahwa pihak-pihak yang bertikai terus mengabaikan seruan untuk mengakhiri konflik,” ujar Stéphane Dujarric, juru bicara Guterres, dalam pernyataannya.
Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Josep Borrell, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, yang menegaskan bahwa Uni Eropa tidak akan membiarkan terjadinya genosida.
Borrell menekankan pentingnya pihak-pihak yang bertikai, milisi yang terlibat, serta para pendukung regional untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional dengan melindungi warga sipil, menyediakan akses bantuan kemanusiaan, dan mengizinkan pergerakan keluar-masuk kamp Zamzam di Darfur Utara.
Serangan RSF di Darfur Utara terjadi di tengah tuduhan bahwa RSF mendapatkan pasokan senjata dari Uni Emirat Arab (UEA). Tuduhan ini memunculkan ketegangan menjelang pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan Mohammed bin Zayed Al Nahyan dari UEA di Gedung Putih. Sumber keamanan AS mengungkapkan bahwa UEA diduga menggunakan pangkalan udara di Chad untuk mendukung RSF, termasuk pengiriman senjata.
Namun, UEA membantah klaim tersebut. Lana Nusseibeh, pejabat tinggi UEA, menulis kepada majalah Economist bahwa negaranya tidak memberikan senjata atau dukungan lainnya kepada RSF atau pihak yang terlibat dalam konflik di Sudan. UEA menegaskan bahwa perdamaian hanya bisa dicapai melalui diplomasi.
Meskipun perhatian internasional terhadap konflik ini meningkat, respons diplomatik dianggap terlambat karena fokus global lebih terarah pada Gaza dan Ukraina.
Konflik di Sudan telah menyebabkan 10 juta orang mengungsi dan setengah dari populasi, sekitar 25 juta orang, menghadapi ancaman kelaparan.
Meskipun PBB telah memberlakukan embargo senjata di Sudan selama dua dekade, hal itu terus dilanggar oleh kedua belah pihak.
UEA menyatakan telah berperan konstruktif dalam proses mediasi, membantu membuka jalur bantuan, melindungi warga sipil, dan berupaya mencapai gencatan senjata melalui deklarasi Jeddah.- ***
Sumber: The Guardian
