KITAINDONESIASATU.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali bikin gebrakan besar. Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA, ia meluncurkan gerakan baru bernama “Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu)”, sebuah program sosial yang mengajak ASN, pelajar, dan masyarakat umum menyisihkan Rp1.000 per hari demi membantu warga kurang mampu di bidang pendidikan dan kesehatan.
Langkah berani ini disebut-sebut terinspirasi dari nilai kearifan lokal “silih asah, silih asih, silih asuh” khas Sunda. Namun, di balik niat mulia itu, muncul pro dan kontra tajam di tengah masyarakat.
Sebagian warga mendukung, menyebut ide tersebut sebagai bentuk nyata gotong-royong modern. Tapi tak sedikit juga yang menilai kebijakan itu berpotensi jadi “pungutan terselubung” jika tak diawasi ketat.
Pengamat kebijakan publik dari Unpar, Kristian Widya Wicaksono, mengingatkan agar Pemprov Jabar tak gegabah menciptakan beban baru bagi rakyat.
“Perlu diperhatikan segmen masyarakat mana yang akan dilibatkan. Perlu pendataan yang mendetail agar dipastikan pungutan tambahan dari gerakan Poe Ibu ini tidak memberi beban yang berlebihan bagi Masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov seharusnya lebih fokus menciptakan inovasi program ketimbang menambah iuran baru. (*)
