News

Target Pajak Terhambat, Kepala Bapenda Kota Bogor Menyebut Cuaca Jadi Kendala

×

Target Pajak Terhambat, Kepala Bapenda Kota Bogor Menyebut Cuaca Jadi Kendala

Sebarkan artikel ini
pajak
lustrasi: Petugas lapangan Bapenda Kota Bogor kerap terkendala hujan saat melakukan penagihan pajak. (KIS/ist)

KITAINDONESIASATU.COM- Menjelang penghujung tahun 2025, kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor kembali mendapat sorotan. Hingga akhir September, realisasi pendapatan pajak daerah baru mencapai 70 persen dari target. Padahal, pajak daerah menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang diharapkan menopang pembangunan kota.

Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana, mengakui masih ada pekerjaan besar yang harus dituntaskan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. “Saat ini kita fokus di semua sektor PBB, reklame, pajak restoran, hotel dan lainnya. Sampai sekarang realisasi totalnya sudah 70 persen. Targetnya tentu bisa tercapai akhir tahun,” ujarnya dikutip Kamis 2 Oktober 2025.

Namun demikian, pencapaian yang baru menyentuh angka 70 persen dinilai belum optimal. Deni tak menampik adanya kendala teknis yang turut menghambat proses penagihan pajak. Salah satunya faktor cuaca yang kerap hujan di sore hari sehingga petugas lapangan tidak bisa bekerja maksimal.

“Sore tuh udah langsung hujan ya. Jam 12 tuh udah langsung hujan. Teman-teman nggak bisa terus di lapangan, misalnya sampai jam 2 gitu,” jelasnya.

Deni menambahkan, dari seluruh sektor pajak, sektor perhotelan menjadi salah satu tantangan tersendiri. Dari target pajak hotel sebesar Rp85 miliar, baru terealisasi Rp70 miliar atau sekitar 82 persen. “Target pajak hotel tahun ini sebesar Rp85 miliar dari 270 hotel dan penginapan yang terdaftar wajib pajak di Kota Bogor. Sekarang sudah masuk Rp70 miliar. Tinggal Rp15 miliar lagi dalam tiga bulan ke depan,” katanya.

Dengan sisa waktu yang semakin sempit, publik menanti langkah konkret Bapenda untuk menutup gap 30 persen tersebut. Sebab, jika tidak tercapai, bukan hanya pembangunan yang bisa terganggu, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. (Nicko)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *