KITAINDONESIASATU.COM – Suasana Gedung DPRD Kalimantan Selatan, Kamis (18/9/2025), mendadak riuh. Ratusan pekerja bongkar muat bersama Federasi Serikat Kerja Transport Indonesia datang berbondong-bondong menyampaikan aspirasi mereka.
Mereka memprotes dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI).
Kedatangan mereka langsung disambut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah. Politisi Partai Golkar itu menegaskan, DPRD tidak akan tinggal diam.
“Kalau angka pengangguran meningkat, otomatis berdampak buruk pada ekonomi keluarga dan daerah. Target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan juga akan sulit tercapai,” tegas Gusti Iskandar di hadapan para pekerja.
Ia memastikan DPRD siap memfasilitasi dialog antara pekerja transportasi, Kementerian Perhubungan, Dinas Koperasi, hingga serikat pekerja agar solusi terbaik bisa segera ditemukan.
“Setiap kebijakan yang menambah jumlah pengangguran harus dihindari. Apalagi RPJPD lima tahun ke depan menempatkan pengurangan pengangguran sebagai prioritas utama,” tambahnya.
Di sisi lain, Penasehat Federasi Serikat Kerja Transport Indonesia, Toto Kuhadirianto, menilai ada penerapan aturan yang keliru dalam pekerjaan bongkar muat.
“Crane dengan tongkang itu seharusnya dikerjakan oleh tenaga operator. Kami memperjuangkan agar pekerja lokal tetap dilibatkan. Setelah ada peraturan Menteri Perhubungan, justru ada penerapan yang salah sehingga merugikan pekerja,” ujarnya.
Toto juga menegaskan, masalah serupa bukan hanya terjadi di Kalsel. Persoalan PHK pekerja bongkar muat juga muncul di daerah lain, seperti Kotabaru, Sampit, hingga Pengkelabun.
DPRD Kalsel pun berkomitmen mendalami aspirasi tersebut dan menjadwalkan pertemuan lanjutan guna mencari jalan keluar bersama. (Anang Fadhilah)
