Oleh: Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Direktur Cooperative Research Center (CRC) Institut Teknologi Keling Kumang, CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR Federation)
KITAINDONESIASATU.COM – Akhir-akhir ini publik kembali gaduh soal gaji dan fasilitas anggota DPR RI. Media sosial riuh, warung kopi ramai membicarakannya. Bagi rakyat kecil yang tengah bergelut dengan harga beras mahal, tarif listrik naik, dan biaya hidup kian menekan, gaji wakil rakyat terlihat begitu besar. Menurut data resmi Sekretariat Jenderal, total gaji pokok, tunjangan, serta berbagai fasilitas seorang anggota DPR mencapai lebih dari Rp 64 juta per bulan, belum termasuk fasilitas rumah dinas, mobil dinas, perjalanan dinas, hingga dana aspirasi yang jika dihitung total nilainya bisa mendekati Rp250 juta per bulan.
Namun sesungguhnya, di balik riuh pembahasan angka-angka itu, tersembunyi kepalsuan yang jarang dibicarakan secara jujur. Kepalsuan itu adalah bahwa gaji dan fasilitas resmi hanyalah “permukaan”, sementara “dasarnya” adalah biaya politik yang amat besar dan logika pengembalian modal yang tak pernah terucapkan.
Sebuah studi LIPI menyebut bahwa untuk menjadi calon anggota legislatif DPR, seseorang rata-rata harus mengeluarkan biaya miliaran rupiah. Biaya ini meliputi mahar politik kepada partai, ongkos kampanye, hingga praktik yang lebih kasar seperti “serangan fajar”.
Menurut riset Transparency International Indonesia (2023), ongkos politik untuk meraih satu kursi DPR RI di tingkat pusat bisa menelan Rp5–10 miliar, bahkan ada yang lebih. Bandingkan dengan total gaji dan tunjangan resmi yang diterima selama lima tahun menjabat, yang jika dikalkulasi hanya sekitar Rp3,6 miliar. Artinya, secara logika ekonomi sederhana, menjadi anggota DPR RI itu adalah bisnis merugi alias besar pasak daripada tiang.
