KITAINDONESIASATU.COM – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, akhirnya angkat bicara terkait polemik tunjangan rumah bagi anggota DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp 70 juta per bulan. Besaran tunjangan yang fantastis ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat dan menuai demonstrasi di Jakarta.
Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan pihak legislatif mengenai isu ini. Ia menyebut masih menunggu keputusan dari DPRD DKI Jakarta. “Kami sudah berkomunikasi, dan saat ini kami sedang menunggu keputusan dari pihak dewan,” ujarnya.
Tunjangan perumahan ini telah berlaku sejak 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 415 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, anggota dewan menerima tunjangan sebesar Rp 70,4 juta, sedangkan pimpinan DPRD bahkan mendapat tunjangan hingga Rp 78,8 juta per bulan. Nilai ini jauh lebih tinggi dibanding tunjangan perumahan anggota DPR RI yang mencapai Rp 50 juta dan telah dihentikan.
Pihak DPRD DKI Jakarta sendiri, melalui wakil ketua Basri Baco, sebelumnya telah berjanji akan mengevaluasi besaran tunjangan tersebut. Evaluasi ini dilakukan setelah adanya protes dari mahasiswa dan masyarakat yang menilai tunjangan tersebut tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.(*)
