News

Tak Pernah Bayangkan Soal Jatah Kabinet, Cak Imin: Jadi Hak Preogratif Presiden Terpilih 

×

Tak Pernah Bayangkan Soal Jatah Kabinet, Cak Imin: Jadi Hak Preogratif Presiden Terpilih 

Sebarkan artikel ini
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

KITAINDONESIASATU.COM – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau biasa dipanggil Cak Imin mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya soal menteri dan jatah kabinet kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

PKB, kata Cak Imin, tidak mempunyai wewenang untuk ikut campur dalam menentukan jatah, komposisi dan personalia kabinet Prabowo-Gibran.

“Soal kabinet, PKB sama sekali tidak punya kewenangan apapun, mutlak itu hak prerogatif presiden,” ujar Cak Imin di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Cak Imin mengakui bahwa PKB memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan lancar dan efektif. Namun, kata dia, PKB tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam penentuan kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kita secara moral punya tanggung jawab agar pemerintahan yang datang betul-betul bermanfaat, memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan. Soal kabinet sama sekali tidak pernah terpikirkan buat PKB dan PKB tahu persis bahwa secara moral kita merasa punya kewajiban mensukseskan pemerintahan, tapi, Secara moral kami merasa tak perlu ikut campur soal hak prerogatif,” tambah Cak Imin.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan bahwa akan ada penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran. Menurut Muzani, jumlah kementerian tersebut akan dibahas Prabowo dengan pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus termasuk PKB.

Muzani mengatakan penambahan jumlah kementerian kebinet Prabowo dalam rangka meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan program-program yang sudah digagas Prabowo-Gibran.

“Ada kementerian yang dipisah, ada kementerian yang memang digabung. Memang jumlah keseluruhan memang bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya nggak tahu persis. Tapi penambahan atau pemisahan dari satu kementerian, semua sudah dibicarakan melalui kementerian,” ujar Ahmad Muzani di kompleks parlemen DPR Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *