KITAINDONESIASATU.COM – Ketua Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan dikabarkan akan segera dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah, sebuah posisi baru yang dibentuk setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Mochamad Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, dinilai sebagai figur yang tepat untuk memimpin kementerian baru ini mengingat rekam jejaknya dalam mengelola urusan haji.
Gus Irfan bukanlah sosok asing dalam dunia politik dan keagamaan di Indonesia. Lahir di Jombang, 24 Juni 1962, ia adalah cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asy’ari. Latar belakangnya yang kental dengan lingkungan pesantren, khususnya Pesantren Tebuireng, memberikan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi umat.
Sebelum menjabat sebagai Kepala BP Haji, Gus Irfan juga aktif di dunia politik. Ia sempat terpilih sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, meskipun masa jabatannya singkat karena ia kemudian ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin BP Haji.
Pengalamannya sebagai juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Sandiaga pada Pemilihan Presiden 2019 juga menunjukkan kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan.
Di bidang pendidikan, Gus Irfan meraih gelar doktor di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Disertasinya yang berjudul “Kepemimpinan Transformasional KH. Muhammad Yusuf Hasyim dalam Melestarikan Tradisi Indonesia di Pesantren Tebuireng” menunjukkan keahliannya dalam bidang kepemimpinan dan keagamaan.
Dengan pengalaman dan latar belakang yang komprehensif, Mochamad Irfan Yusuf diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pelayanan haji dan umrah. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengelolaan ibadah haji terbaik di dunia.
Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, Rabu 27 Agustus 2025, mengatakan Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) akan otomatis menjadi Menteri Haji dan Umrah usai disahkannya Undang-Undang Haji oleh DPR RI kemarin. Ia menyebut aturan itu sudah terdaftar dalam subtansi UU.
