KITAINDONESIASATU.COM – Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (20/8/2025) malam menandai akhir dramatis dari perjalanan politik penuh manuver dan kontroversi.
Sosok yang akrab disapa Noel ini sebelumnya dikenal sebagai panglima relawan Jokowi Mania (JoMan), lalu beralih mendukung Prabowo Subianto, hingga akhirnya menjabat di kabinet sebelum tersandung kasus dugaan pemerasan.
Dari Garda Jokowi ke Gerbong Prabowo
Nama Noel mulai mencuat saat ia memimpin JoMan pada Pilpres 2019. Sebagai ketua, ia tampil vokal dan keras dalam membela Jokowi, hingga posisinya mengantarkan jabatan sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak usaha BUMN, pada 2021.
Namun, setelah dicopot pada 2022, sikapnya perlahan berubah. Dari pendukung militan Jokowi, ia beralih mendukung Ganjar Pranowo lewat Ganjar Mania, sebelum akhirnya membubarkan kelompok itu dan mendirikan Prabowo Mania 08 sebagai deklarasi dukungan penuh untuk Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2024.
Caleg Gagal, Masuk Kabinet
Noel sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI lewat Partai Gerindra di Dapil Kalimantan Utara, namun gagal meski mengantongi 29.786 suara.
Kegagalan itu tak menghalanginya masuk lingkar kekuasaan. Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto mengangkatnya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, sebuah posisi strategis yang mempertegas keberhasilannya bermanuver di panggung politik.
Karier Singkat, Berakhir di OTT KPK
Jabatan barunya tak bertahan lama. Kurang dari setahun menjabat, Noel terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
KPK menyita barang bukti fantastis berupa uang, puluhan mobil, dan sebuah motor Ducati. Penangkapan ini menjadikannya pejabat setingkat menteri pertama di Kabinet Merah Putih yang harus mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.
Perjalanan Noel—dari aktivis ’98, pernah menjadi pengemudi ojek online, hingga pejabat negara—akhirnya ditutup dengan catatan kelam. Kasus ini sekaligus menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, yang kini harus berhadapan dengan skandal besar korupsi di lingkaran kabinetnya.
