KITAINDONESIASATU.COM-Pembangunan di Banten Utara dengan Banten Selatan masih jauh dari kata adil. Dengan tidak imbangnya pembangunan infrastruktur, warga Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang butuh keadilan.
Dengan adanya tuntutan tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Banten mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah Banten Selatan melalui perubahan APBD 2025.
Selain infrastruktur, pembangunan di Banten Utara dan Banten Selatan seperti sarana pendidikan, hingga layanan kesehatan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang tertinggal jauh dibandingkan wilayah utara teritama yang berbatasan langsung dengan Jakarta.
Sesuai data Pemprov Banten, dari 2.000 hektare kawasan kumuh yang menjadi tanggung jawab pemrropv, 1.500 hektare berada di Lebak dan Pandeglang. Bahkan masih ada sekolah dengan kondisi rusak, berlantaikan tanah, serta minimnya tenaga kesehatan seperti dokter spesialis.
“Visi Banten adalah maju, adil merata, tanpa korupsi. Maka dari itu, yang dibutuhkan warga Lebak dan Pandeglang yaitu keadilan, khususnya infrastruktur jalan,” kata Anggota Fraksi PKS DPRD Banten, Iip Makmur, usai rapat paripurna di DPRD Banten, kemarin.
Perbaikan infrastruktur, lanjut Iip, menjadi kunci untuk membuka pertumbuhan ekonomi di Banten Selatan. Adanya akses yang baik, potensi sumber daya alam dan pariwisata bisa dioptimalkan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, PKS mendorong Pemprov Banten menambah porsi anggaran untuk program pembangunan, seperti Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dan Jalan Usaha Tani. “Akan kami kawal sepenuhnya, agar anggaran program-program tersebut ditambah pada perubahan APBD tahun ini,” tegas Ketua Komisi II DPRD Banten tersebut.
