KITAINDONESIASATU.COM – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan program perbaikan 500 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026.
Usulan tersebut disampaikan Kepala Disperkim Kalsel, Ir. Mursyidah Aminy, M.T., seusai rapat bersama Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, Rabu (6/8/2025). Selain RTLH, Disperkim juga merencanakan peningkatan kualitas jalan lingkungan di lima kawasan permukiman dengan luasan total sekitar 36 hektare.
“Kami juga mengusulkan penanganan kawasan kumuh seluas 10 hingga 15 hektare yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” ujar Mursyidah.
Menurut Mursyidah, sejumlah usulan dari kabupaten/kota tidak dapat diakomodasi karena berada di luar kewenangan provinsi. Setelah dilakukan verifikasi, usulan-usulan tersebut tidak masuk dalam rencana program tahun 2026.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., menjelaskan bahwa rapat bersama Disperkim digelar untuk meminta klarifikasi serta pemaparan kebutuhan anggaran yang diajukan, agar sejalan dengan program nasional dan visi-misi Gubernur Kalimantan Selatan.
“Disperkim mengusulkan penambahan 500 unit rumah sebagai bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita pemerintah pusat, dan ini selaras dengan program strategis Gubernur,” kata Mustaqimah.
Politikus Partai NasDem itu berharap jumlah rumah yang diperbaiki melalui program RTLH pada 2026 dapat ditingkatkan menjadi 1.200 unit. Menurut dia, hal ini menjadi langkah konkret dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan kualitas permukiman di Kalimantan Selatan.
“Komitmen kami di Komisi III adalah memastikan anggaran yang disetujui benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kami akan mendukung penuh penambahan anggaran sepanjang sesuai dengan mekanisme dan prioritas pembangunan daerah,” ujar Mustaqimah. (Anang Fadhilah)
